Depok | suararakyat.net – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tapos Kota Depok menyuarakan pentingnya kolaborasi aktif dengan pemangku kepentingan dan masyarakat guna memastikan kesuksesan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Tapos, Sofwan Munawar, dalam sebuah konferensi pers di kantor Panwaslu Tapos, Minggu (24/12/2023)
Sofwan Munawar menekankan pentingnya kontribusi media dalam menyebarkan informasi terkait kegiatan pengawasan Pemilu, menjelaskan bahwa upaya ini merupakan bentuk dari keaktifan Panwaslu Tapos dalam melakukan pengawasan dan tindakan pencegahan. “Press release ini menunjukkan bahwa Panwaslu Tapos telah aktif melakukan pengawasan dan tindakan pencegahan,” ujar Sofwan Munawar.
Sofwan menambahkan bahwa tujuan akhir dari konferensi pers ini adalah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan Pemilu, khususnya di Kecamatan Tapos. “Dengan sumber daya yang terbatas di Kecamatan Tapos, kami membutuhkan dukungan media dan elemen masyarakat lainnya,” tambahnya.
Sofwan Munawar juga memaparkan kegiatan Panwaslu Tapos setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) Kabupaten dan Kota pada 4 November 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia menjelaskan bahwa Panwaslu telah aktif melakukan pengawasan dan pencegahan pada kegiatan Bacaleg dengan berkoordinasi dengan stakeholder di setiap wilayah, termasuk RT dan RW, untuk melakukan sosialisasi kegiatan Pemilu, termasuk Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK).
“Setelah melewati beberapa tahapan, kami tidak hanya mempersiapkan alat peraga untuk sosialisasi, tetapi juga melakukan edukasi terkait Pemilu,” jelas Sofwan.
Mengenai teknis pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang, Sofwan mengingatkan akan adanya masa tenang pada 10 Februari, dan pihaknya akan memastikan data pemilih sudah terdata. Fokus Panwaslu Tapos juga akan pada alat kampanye, dengan memastikan tidak ada lagi di jalan protokol atau lingkungan warga.
Pertanyaan tentang teknis Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan data pemilih tetap baru (DPTB) untuk pemilihan mendatang dijawab oleh Ketua Divisi Pencegahan dan Pengawasan Panwascam Tapos, Lukki Aris. Lukki menyatakan bahwa fokus Panwaslu Tapos pada DPT, DPTB, dan DPK karena adanya kebingungan terkait data pemilih.
“DPT sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah oleh KPU. Kami menduga bahwa masyarakat kurang memperhatikan DPTB,” tegas Lukki Aris.
Lukki Aris juga menjelaskan bahwa data pemilih di luar dapil yang tidak mengurus A lima tidak akan terakomodir, sehingga dapat menyebabkan kekacauan saat pemilihan. “Saya harap pemilih DPTB dan DPK memproses A lima sebelum satu minggu pemilihan,” ucapnya.
Sebagai catatan penting, Panwascam Tapos menekankan pentingnya kerja sama terkait hak pemilih. Lukki menegaskan bahwa ini adalah pemahaman bersama antara Bawaslu dan KPU untuk mencapai hasil maksimal dan perlunya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi lengkap pada berbagai tingkatan, mulai dari PPK, PPS, KPPS dan PTPS, guna menghasilkan data pemilih yang akurat. (Roni)
