Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

SDN 5 Sukmajaya Depok Diduga Abaikan Instruksi Gubernur Jabar Soal Larangan Perpisahan Sekolah

DEPOK | suararakyat.net - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menuai sorotan setelah muncul informasi bahwa sekolah tersebut tetap merencanakan...
HomeNewsKetua DPRD DKI Geram, Proyek Galian SDA di Batu Ceper Bikin Jalan...

Ketua DPRD DKI Geram, Proyek Galian SDA di Batu Ceper Bikin Jalan Rusak: Ngawur!

Jakarta | suararakyat.net – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menemukan bahwa proyek galian saluran air oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) telah merusak Jalan Batu Ceper, Gambir, Jakarta Pusat. Tidak hanya itu, proyek galian tersebut juga berdampak pada jaringan utilitas, termasuk pipa air PAM di lokasi tersebut.

Prasetio menjelaskan bahwa ia awalnya berniat melihat proyek sumur resapan di sekitar lokasi, tetapi ia menjadi marah ketika melihat bahwa jalan rusak akibat proyek galian saluran air.

“Dua hari lalu, ketika saya datang ke sini, belum ada kejadian seperti ini. Ketika saya melihat alat berat baru hari ini merusak jalan, saya turun dan bertanya apa masalahnya,” kata Prasetio kepada wartawan pada Jumat (24/3/2023).

“Jadi, ada satu pekerjaan besar yang tersisa untuk saluran air besar di Batu Ceper yang dibuat untuk menampung saluran kecil di masyarakat. Seharusnya sudah selesai ketika mereka bekerja sebelumnya, tetapi ada dua titik yang terlewatkan,” lanjutnya.

Politikus PDIP ini kemudian mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas SDA DKI terhadap kontraktor. Hal ini karena proyek yang dilakukan oleh mereka telah berdampak pada pipa air PAM Jaya dan menyebabkan kerugian pada APBD DKI.

“Di mana fungsi pengawasan dari Dinas SDA? Ini sembarangan, dan korbannya adalah jalan yang rusak lagi. Ini adalah APBD, Pak,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma, mengakui ketidakakuratan kontraktor dalam melaksanakan proyek saluran air. Hal ini berdampak pada putusnya jaringan pipa PAM serta jaringan utilitas di lokasi.

“Awalnya proyek ini bertujuan untuk menghubungkan saluran kecil dengan tempat penyimpanan air besar sehingga debit air yang mengalir dari saluran kecil ke saluran besar menjadi lebih lancar dan menghilangkan potensi penyumbatan. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat ketidakakuratan,” ujar Dhany.

Dhany berpendapat bahwa pekerja seharusnya hanya menggunakan alat manual. Namun, kontraktor membuat kesalahan dengan menggunakan alat berat. Hal ini menyebabkan jalan di sekitarnya rusak ditambah dengan jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan pipa air PAM yang terputus.

“Ketika alat berat digunakan, seluruh jaringan utilitas yang ada di sana terputus. Kami melihat bahwa jaringan pipa PAM terputus, pecah, dan air mengalir ke mana-mana,” jelasnya.

“Kemudian, fiber optik untuk mengalirkan lalu lintas internet, yang sebenarnya akan direlokasi dari atas ke bawah. Namun, karena kejadian ini, semuanya terhambat. Ini karena kesalahan dalam pelaksanaannya,” tambahnya.(Rz)