Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Aliansi Pendidikan: Lindungi Hak Belajar Anak, Buka Dialog Soal Lahan SDN Utan Jaya

DEPOK | suararakyat.net - Ketua Aliansi LSM Pendidikan, Mulyadi Pranowo, angkat bicara terkait polemik penggembokan SDN Utan Jaya yang dilakukan oleh pihak ahli waris...
HomeNewsKesejahteraan Anggota Korpri Jadi Fokus Pesan Penting Walikota Depok pada Pengurus Korpri...

Kesejahteraan Anggota Korpri Jadi Fokus Pesan Penting Walikota Depok pada Pengurus Korpri Periode 2023-2028

Depok | suararakyat.net – Mohammad Idris Walikota Depok menghadiri acara pelantikan pejabat Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Depok periode 2023-2028 di Ruang Edelweis lantai 5 Balai Kota Depok, Jum’at (14/ 04/23). Dalam kesempatan tersebut, Walikota Depok menyampaikan beberapa pesan penting kepada Ketua dan pengurus Korpri periode 2023-2028.

Pertama, Walikota menyoroti inovasi yang telah dicapai dalam memperluas kerjasama untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Korpri. Kedua, menekankan perlunya menciptakan kondisi dimana PNS atau ASN dapat bekerja secara maksimal, kreatif, dinamis, berintegritas dan bebas dari rasa takut yang berlebihan.

“Ketakutan yang berlebihan akan memunculkan tidak semangat bekerja, segala pekerjaan, dan kegiatan pasti ada risikonya, seiringan dengan apapun dalam kerja-kerja birokrasi”, kata Kiai Idris saat memberikan sambutan.

Menurutnya, risiko ini membutuhkan kekuatan mental dari Korpri. Korps ini diharapkan tidak hanya sehat secara fisik tetapi juga sehat secara mental, spiritual, dan sosial.

“Ini penting untuk menjaga nama baik dan citra pemerintah. Wajah pemerintah itu di wajah Korpri. Kalau wajah Korpri tidak bagus, wajah pemerintah juga tidak bagus. Kalau Korpri itu kasar di lapangan atau di daerah, maka pemerintah juga akan kasar. Begitulah gambarannya”, terang Moh. Idris.

Oleh karena itu, Korpri diharapkan tidak hanya sehat jasmani tetapi juga sehat jasmani, rohani, dan sosial guna menjaga nama baik dan citra pemerintah.

“Selanjutnya peran Sekretariat Korpri bagi pemerintah adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan jiwa Korps, bekerja tanpa pamrih merupakan prinsip kerja Korpri”, ujarnya.

“Dan insyaallah selama ini sudah dilatih, bekerja kreatif tanpa ada keegoisan palsu, semuanya demi negara dan bangsa kita (Indonesia)”, imbuhnya.

Terakhir, Walikota Depok mendorong pengembangan jiwa wirausaha di kalangan anggota Korpri agar tetap produktif dan sejahtera di masa pensiun (ASN Purnabakti).

“Dengan demikian, jiwa kewirausahaan mereka harus dipersiapkan dengan berbagai jenis atau bentuk pekerjaan sesuai dengan pengamatan dan analisis yang telah terlihat di lapangan. Mereka dapat mengerjakan proyek-proyek yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat”, jelasnya.

Moh. Idris pun berharap pelantikan Ketua dan pengurus dapat meningkatkan semangat Korpri di Kota Depok.

“Netralitas bukan berarti tidak memberikan loyalitas karena tidak ada kehidupan yang netral. Semuanya mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah”, tandasnya.

“Loyalitas kepada pemimpin, kepada sistem, pemimpin yang tidak sejalan dengan sistem tidak bisa diberikan loyalitas. Tapi selama itu sejalan dengan sistem yang berlaku, kita harus loyal terhadap tugas dan peran kita, sebagai pegawai negeri. , dalam hal ini Korpri”, imbuhnya.

Sementara itu, Supian Suri Ketua Korpri periode 2023-2028 Kota Depok menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Ketua periode kedua.

Ia berjanji akan memaksimalkan pembinaan yang diberikan Wali Kota Depok, seperti berkontribusi meningkatkan kesejahteraan anggota Korpri dengan membangun komunikasi pemangku kepentingan, memberikan pembinaan kepada anggota, dan memberikan bantuan yang telah dilakukan sebelumnya.(Arifin)