Jakarta | suararakyat.net – Indonesia dan Malaysia telah resmi menjalin kerja sama dalam pengakuan sertifikat halal. Penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang saling pengakuan sertifikat halal bagi produk domestik menjadi tanda awal kerja sama tersebut, Jum’at (9/6/2023).
Penandatanganan ini berlangsung dalam serangkaian pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di kediaman resmi PM Malaysia di Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah kerja sama di berbagai bidang antara Indonesia dan Malaysia.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Indonesia, Muhammad Aqil Irham, dan Direktur Jenderal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Datuk Hajah Hakimah Binti Mohd Yusoff, merupakan pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Penandatanganan tersebut juga disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
“Aku bersyukur pada hari ini, dalam kunjungan kerja Bapak Presiden Jokowi ke Malaysia, Pemerintah Indonesia dan Malaysia secara resmi menandatangani kerja sama dalam pengakuan sertifikat halal,” ujar Aqil dalam keterangan tertulis pada Kamis (8/6/2023).
“Ini adalah langkah maju dalam upaya memajukan kerja sama bilateral kedua negara, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan perdagangan produk halal. Dengan demikian, nilai ekonomi produk halal kita akan lebih meningkat dalam perekonomian bangsa,” tambahnya.
Aqil menjelaskan bahwa melalui BPJPH dan JAKIM, kedua negara sepakat untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama teknis dalam prosedur penilaian kesesuaian, akreditasi halal, spesifikasi standar, dan peraturan teknis untuk penerbitan sertifikat halal. Selain itu, kedua lembaga juga menyetujui saling pengakuan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan JAKIM untuk produk dalam negeri yang diekspor antara kedua negara.
“Pengakuan saling ini diharapkan dapat mempermudah kegiatan perdagangan, sehingga volume dan nilai perdagangan produk halal kita dapat meningkat,” jelasnya.
Selain itu, kerja sama juga melibatkan pertukaran pengalaman dan pengetahuan di bidang teknologi, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan penelitian dan pengembangan (litbang) terkait sertifikasi halal. Kedua pihak juga akan sepakat dalam bidang kerja sama sertifikasi halal lainnya.
Lebih lanjut, Aqil menyatakan bahwa pemerintah Indonesia, melalui BPJPH, terus mendukung penguatan kerja sama dalam produk halal secara global. Tujuan pemerintah Indonesia adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal terkemuka di dunia.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Aqil menyebut bahwa diperlukan kerja sama dan sinergi antara seluruh pihak terkait dalam skala global.
“Kesepakatan penting dalam MoC ini akan memperkuat sinergi yang telah terjalin, serta memperkuat ekosistem halal. Dengan demikian, kita dapat menjadi pemain penting dalam industri dan pasar global produk halal,” ungkap Aqil.
“Ikhtiar ini akan selalu dilakukan dengan mematuhi regulasi dan kebijakan nasional yang berlaku,” tambahnya.
Sebagai informasi, delegasi Indonesia yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono.(Rz)
 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang saling pengakuan sertifikat halal bagi produk domestik menjadi tanda awal kerja sama tersebut, Jum'at (9/6/2023).){kind=link}