Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pakde Bowo Gaungkan Bonsai Sebagai Daya Tarik Wisata Baru Kota Depok

DEPOK | suararakyat.net – Suasana Taman Bonsai K3D di Kota Depok akhir pekan ini begitu hidup. Ratusan pecinta bonsai berkumpul dalam ajang kontes dan...
HomeEkonomiKepala UPTD Pasar Cisalak Berharap, Dua Program Inisiasi BI dan Tim Pengendalian...

Kepala UPTD Pasar Cisalak Berharap, Dua Program Inisiasi BI dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah, Bisa Berdampak Signifikan di Kota Depok

Depok | suararakyat.net – Kepala UPTD Pasar Cisalak Kota Depok, H. Muhammad Sahal, SE, MM, menyampaikan harapannya untuk menyukseskan dua program unggulan yang dicanangkan Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Program-program tersebut bertujuan untuk memastikan pengendalian inflasi jelang Lebaran, dengan fokus pada digitalisasi sektor hulu dan hilir industri pangan, serta penerapan quick win untuk pengendalian inflasi pangan jangka pendek.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Pulau Jawa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang musim liburan pada Hari Raya Iedul Fitri 1444H mendatang”, ucapnya, 6/4/2024.

Sahal meyakini acara bertajuk ‘Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan Nasional melalui Penerapan Digitalisasi dan Hilirisasi Pertanian di Pulau Jawa’ yang digelar di Purwakarta ini akan memperkuat dan memperluas digitalisasi produksi pangan secara end-to-end untuk mendorong produktivitas, dukungan stabilitas harga, dan mendorong ketahanan pangan nasional. Tujuan utamanya adalah menjadikan Jawa sebagai lumbung Indonesia, tanah yang berlimpah dan makmur.

“Implementasi kedua program tersebut, antara lain digitalisasi produksi, pasca panen, pergudangan, pengolahan, pemasaran, dan pembiayaan sektor pangan, serta optimalisasi peran UKM termasuk pondok pesantren dapat mencegah dampak yang dikhawatirkan yakni inflasi. Namun, kunci sukses terletak pada pengembangan model bisnis digital farmingnya”, terang Sahal.

Selaku Kepala UPTD Pasar Cisalak Depok, Sahal menjelaskan pembagian smart green ke UKM dan pesantren, smart farming ke klaster pangan, mesin pengolah cabai pasca panen, pendirian gudang pangan dengan Rice Milling Unit (RMU) dan pengering tempat tidur, dan digitalisasi pemasaran produk melalui startup pertanian, serta digitalisasi pasar, termasuk fasilitasi QRIS untuk pedagang, akan menjadi aspek penting dari program ini.

“Sementara itu, program Quick Wins mencakup pengendalian inflasi pangan jangka pendek yang melibatkan penyelenggaraan operasi pasar dan penyediaan layanan logistik dan penyimpanan yang terjangkau untuk mendorong efisiensi distribusi komoditas pangan strategis di 277 titik di seluruh Pulau Jawa. Upaya lainnya adalah memperluas kerjasama antar daerah, serta mengoptimalkan pengembangan dan dukungan pupuk organic”, tandasnya.

“Program ini tidak hanya bermanfaat bagi petani dan industri pangan, tetapi juga masyarakat luas. Dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan jelang Lebaran, program ini dapat membantu meringankan beban biaya liburan keluarga. Selain itu, program-program tersebut akan mendorong adopsi teknologi digital di sektor pertanian, yang akan mempromosikan praktik-praktik yang lebih efisien dan berkelanjutan”, imbuhnya.

Sahal juga mengakui pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut. Dia mendesak semua pihak untuk bekerja sama dan melakukan upaya bersama untuk mencapai tujuan dari inisiatif ini.

 

“Kesimpulannya, peluncuran kedua program tersebut di Kabupaten Purwakarta merupakan langkah penting dalam pengendalian inflasi pangan dan mendorong ketahanan pangan nasional. Digitalisasi industri pangan, bersama dengan penerapan quick win, tidak hanya akan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan selama musim liburan, tetapi juga mendorong praktik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Keberhasilan program-program ini membutuhkan kerja sama dan koordinasi semua pemangku kepentingan, dan upaya mereka pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat luas”, pungkasnya.(NW)