Garut | suararakyat.net – Pemerintah Kabupaten Garut menerima Penghargaan Pemerintahan Digital dari Kementerian PAN dan RB dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta pada 20 Maret 2023. Penghargaan tersebut diberikan kepada beberapa pemerintah daerah, antara lain Kabupaten Garut, Kabupaten Magelang, dan kota-kota di Indonesia. Denpasar, Semarang, Banda Aceh, dan Depok, sebagai penghargaan atas prestasi mereka dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penghargaan tersebut diterima Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Garut, Teti Sarifeni, atas nama pemerintah daerah. Penghargaan tersebut merupakan bukti keberhasilan Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan kebijakan SPBE. Pemda mendapat peringkat tertinggi dalam kategori tata kelola SPBE.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Muksin mengatakan, bahwa pencapaian tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan SPBE. Di antaranya Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Data Tunggal Garut.
“Yang mana kita sudah memiliki Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kemudian kita juga memiliki Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Garut Satu Data, dan itu semua merupakan salah satu kebijakan strategis, yang mana SPBE ini bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di Kabupaten Garut seperti itu,” ujar Muksin, Selasa (21/2/2023).
Namun, Muksin mengakui masih ada ruang untuk perbaikan dalam implementasi SPBE di Garut. Hal ini meliputi kebutuhan peningkatan audit teknologi informasi dan komunikasi, implementasi teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan sistem keamanan informasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya SPBE untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Dia mencatat Denmark yang memiliki indeks SPBE tertinggi juga memiliki peringkat tinggi dalam kemudahan berbisnis, persepsi korupsi, dan penegakan hukum.
Anas juga menyoroti perlunya layanan digital yang efisien dan sederhana yang tidak mengharuskan warga mengunduh banyak aplikasi dan memasukkan data yang berlebihan. Dia mencatat, hingga 2022, ada sekitar 27.000 aplikasi layanan digital pemerintah yang digunakan di seluruh Indonesia. Anas mendesak pemerintah untuk merampingkan layanan ini untuk menghemat waktu dan penggunaan data.
Penghargaan Pemerintah Digital mengakui keberhasilan Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan kebijakan SPBE dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan layanan digital yang efisien dan efektif kepada warganya. (DN)
