Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Jiacep Dukung Putusan MK, Dorong Skema BOS Plus untuk Pendidikan Berkeadilan dan Berkarakter

DEPOK | suararakyat.net - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan hak setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan tanpa hambatan biaya mendapat dukungan penuh dari...
HomeNewsKemacetan Merayap di Beberapa Lokasi Jakarta Akibat Aksi Unjuk Rasa: Berikut Pemetaan...

Kemacetan Merayap di Beberapa Lokasi Jakarta Akibat Aksi Unjuk Rasa: Berikut Pemetaan Titik-titik Terdampak

Jakarta | suararakyat.net – Pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, terjadi aksi unjuk rasa yang melibatkan massa buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi tersebut berdampak pada situasi lalu lintas di berbagai titik di Jakarta, mengakibatkan kemacetan yang cukup signifikan.

Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, aksi unjuk rasa tersebut memicu kemacetan karena massa buruh yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia bergerak menuju Jakarta. Sejumlah titik, seperti Cempaka Putih, Cawang, dan Tomang, mengalami kemacetan akibat pergerakan massa tersebut. Meskipun demikian, lalu lintas di sekitar daerah HI (Hotel Indonesia) dan Monas (Monumen Nasional) relatif normal, dengan kepadatan hanya terjadi di depan Sarinah.

Massa aksi buruh berkumpul di kawasan Patung Kuda dan para pemimpin aksi, seperti Ahmad Taufik dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), berbicara mengenai tujuan aksi mereka. Mereka berupaya untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib dan sesuai aturan, sambil berusaha untuk tidak mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat dan arus lalu lintas di ibu kota.

Seorang perwakilan dari Kasbi, Ahmad Taufik, mengungkapkan bahwa rencana awal aksi adalah di depan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, karena adanya penutupan di Jalan Medan Merdeka Barat, mereka memutuskan untuk berkumpul di Jalan MH Thamrin. Massa aksi berharap dapat melibatkan pekerja di sekitar Jalan MH Thamrin dan menjalankan aksi mereka dengan cara yang tidak mengganggu arus lalu lintas. Mereka merencanakan untuk menutup jalan sebagai bentuk protes mereka terhadap perubahan undang-undang yang mempengaruhi pekerja.

Situasi di lapangan menunjukkan bahwa massa aksi yang berkumpul di Patung Kuda benar-benar memblokade sebagian Jalan MH Thamrin, menyebabkan kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut. Pihak kepolisian turut hadir untuk mengawasi situasi dan memastikan aksi berjalan aman.

Dampak dari aksi unjuk rasa ini cukup jelas terlihat pada kondisi lalu lintas di sejumlah titik di Jakarta. Meskipun para pemimpin aksi dan pihak kepolisian berupaya untuk menjaga situasi tetap terkendali, tidak dapat dihindari bahwa pergerakan massa dan penutupan jalan berdampak pada mobilitas harian masyarakat serta arus lalu lintas di kota.

Aksi unjuk rasa massa buruh ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial dan politik dapat memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada aspek aspirasi dan tuntutan, tetapi juga pada keseharian masyarakat dan infrastruktur kota. Oleh karena itu, koordinasi dan dialog antara pihak-pihak terkait, seperti massa aksi, pihak kepolisian, dan pemerintah, menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak untuk menyampaikan pendapat dan kepentingan umum serta kelancaran aktivitas kota. (In)