Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pakde Bowo Gaungkan Bonsai Sebagai Daya Tarik Wisata Baru Kota Depok

DEPOK | suararakyat.net – Suasana Taman Bonsai K3D di Kota Depok akhir pekan ini begitu hidup. Ratusan pecinta bonsai berkumpul dalam ajang kontes dan...
HomeNewsKapolri Tinjau Command Center 91 Pastikan Keamanan Maksimal KTT ASEAN

Kapolri Tinjau Command Center 91 Pastikan Keamanan Maksimal KTT ASEAN

Jakarta | suararakyat.net – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meninjau venue KTT ASEAN ke-42 yang akan berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9-11 Mei 2023. Ia memastikan timnya siap melaksanakan agenda keamanan internasional.

Jenderal Sigit meninjau langsung Komando 91 yang telah disiapkan Polri untuk pengamanan KTT ASEAN. “Kami baru saja melakukan pemeriksaan langsung terkait kesiapan kepolisian dalam pengamanan KTT ASEAN. Sebelumnya kami mengecek beberapa titik, salah satunya saat berada di Command Center 91 yang merupakan pusat kendali seluruh kegiatan yang dilakukan. akan kami laksanakan,” kata Sigit kepada wartawan, Rabu, 3 Mei 2023.

Divisi TIK Polri mulai menerapkan sistem pengamanan berbasis IT di Command Center 91. Kecanggihan sistem memungkinkan pemantauan setiap rute yang ditempuh delegasi, lengkap dengan drone pemantau, kendaraan bermotor yang dilengkapi GPS untuk patroli, dan Body Worm Camera yang dikenakan petugas di lapangan.

Command Center 91 juga dapat memantau situasi dari udara menggunakan drone, Dashboard Polisiku, Dashboard 110, dan sistem SOT Precision. Peralatan pemantauan juga terintegrasi untuk penanggulangan bencana alam dan tsunami di Bali, termasuk Airnav Flight Radar, Marine Traffic, dan perlintasan darat.

“Semuanya sudah kami cek langsung mulai dari bandara hingga akomodasi hingga lokasi acara. Semuanya terpantau dan diobservasi,” kata Sigit.

“Seluruh petugas yang menjalankan tugasnya dapat terhubung dan melaporkan kegiatannya ke Command Center saat berada di lapangan, dan dari Command Center dapat memberikan petunjuk terkait langkah dan kegiatan yang perlu dilakukan,” imbuhnya.

Sigit juga mengecek sistem CCTV yang dilengkapi dengan fitur face recognition atau pendeteksi wajah. Teknologi canggih ini sudah diterapkan Polri saat operasi pengamanan KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu.

“Kami juga mengecek fasilitas terkait bagaimana Command Center bisa mendeteksi identitas orang yang datang, baik tamu asing maupun warga lokal. Kemudian, kami juga memasang data orang-orang yang harus dipantau, yang dicatat oleh pihak kepolisian, memastikan bahwa semuanya bisa berjalan dengan lancar,” katanya.

“Selain itu, kami juga mengecek data terkait fakta bahwa wilayah tersebut berada di dekat pantai dan laut, sehingga kami ingin memastikan semua kapal dapat terdeteksi, termasuk jenis kapal dan pemiliknya. Terima kasih kepada KSOP (Otoritas Pelabuhan) dan Maritime Security Agency) yang telah memberikan kami akses sehingga semua jalur masuk, baik melalui dermaga maupun laut, dapat terdeteksi,” ujar Sigit.

Command Center 91 juga dapat memantau jika terjadi situasi bencana. Alarm akan berbunyi jika terjadi gelombang tinggi di laut atau terjadi gempa sehingga pihak berwenang dapat segera melakukan tindakan pengamanan.

Sigit menambahkan, pihaknya akan terus membenahi, mengecek, dan mengevaluasi operasi pengamanan KTT ASEAN. “Jadi, dari saat kita mengambil langkah normal, langkah kontijensi, sampai kita harus melakukan pelarian, semuanya bisa diamati dan dipantau karena kita bisa mengendalikannya,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengatakan dalam kesempatan itu akan ada situasional pengalihan arus lalu lintas selama pelaksanaan KTT ASEAN. Ia meminta maaf jika aktivitas masyarakat terganggu. “Begitu juga dengan aktivitas masyarakat, tentu ada beberapa tempat yang akan kita arahkan. Dalam konteks ini, kami dari pihak kepolisian akan melakukan rekayasa khusus, apalagi jika ada delegasi yang lewat, pasti ada pengalihan arus lalu lintas. Oleh karena itu, terkait ketidaknyamanan yang mungkin dialami masyarakat akibat pengalihan tersebut, kami mohon pengertiannya dan mohon maaf,” ujarnya.(Rz)