Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Soal SDN Utan Jaya, Praktisi Hukum Ini Sebut Gunakan Jalur Hukum

DEPOK | suararakyat.net - Polemik lahan SDN Utan Jaya kian memanas setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan pembongkaran gembok secara paksa demi membuka...
HomeNewsJelang Ramadan dan Idul Fitri, Ridwan Kamil Mengimbau untuk Siap-siap Menghadapi Potensi...

Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Ridwan Kamil Mengimbau untuk Siap-siap Menghadapi Potensi Inflasi

Bogor | suararakyat.net – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengimbau para kepala daerah mengantisipasi inflasi jelang Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal itu disampaikan Emil, sapaan akrabnya, dalam Rapat Tingkat Tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 di Hotel Mason Pine, Bandung Barat, Kamis (16/3/2023).

Dalam rapat koordinasi tersebut juga hadir Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat dan seluruh kepala daerah se-Jawa Barat. Dari Kota Bogor sendiri, Wakil Walikota Dedie A. Rachim hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut Emil, pengendalian inflasi saat ini menjadi tolak ukur keberhasilan kepala daerah. “Untuk itu kami arahkan mereka untuk memantau harga. Kedua, selalu mengintervensi produksi. Ada ide untuk memanfaatkan lahan tidur, baik milik warga maupun pemerintah, untuk bercocok tanam,” ujar Emil.

Jika produksi aman, lanjut Gubernur, maka stabilitas harga akan terus membaik. Dengan demikian, sistem perdagangan yang dilakukan juga akan baik. Emil pun sepakat melepas daerah mana yang surplus, termasuk komoditas mana yang fungsional.

“Jadi jangan beli dari provinsi lain. Beli saja dari sesama bupati atau walikota yang surplusnya bagus. Lalu lakukan impor, jangan langsung impor. Pengendalian inflasi ini juga kita arahkan dianggarkan melalui BTT. Jadi, kalau begitu dulu hanya untuk bencana, sekarang juga untuk mengintervensi inflasi,” imbuhnya.

Emil berharap Ramadan dan Idul Fitri tetap bisa dimaknai dengan ibadah. Namun, hal tersebut tidak boleh mengurangi pengeluaran untuk produk agar perekonomian tetap berjalan, termasuk membeli produk lokal.

Saat ini akses digital Jabar masuk 3 besar dan berjalan stabil. Dengan konsep tidak ada pelayanan yang tidak bersifat mental. Dengan ini, masyarakat bisa produktif dalam hal pelayanan.

Emil menegaskan kepala daerah juga berkoordinasi dengan instansi vertikal terutama TNI dan Polri untuk menghindari penimbunan. Salah satu solusinya adalah menyiapkan sistem pergudangan.

“Polisi akan memantau, dan saya mengimbau masyarakat untuk melapor jika ada juga potensi penimbunan sembako di wilayahnya menjelang Ramadan. Termasuk melakukan operasi pasar,” ujarnya.

Selain inflasi, Emil juga mengungkapkan ada sekitar 123 juta pemudik yang akan datang ke Jabar. Mereka akan datang dengan berbagai alasan, termasuk menjadi tujuan wisata Idul Fitri.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapea menegaskan Bank Indonesia Jawa Barat bersama TPID dan TP2DD se-Jawa Barat berkomitmen untuk konsisten mendukung seluruh program pengendalian inflasi.

Salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia antara lain memfasilitasi biaya transportasi komoditas pangan dan pelaksanaan Operasi Pasar yang lebih luas di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat.

“Bank Indonesia Jabar juga akan terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui dukungan infrastruktur pertanian digital, penerapan teknologi pertanian IP400, serta program urban farming seperti Green House dan Organic Tower Garden,” ujar Erwin.

Berbagai langkah penguatan pasokan juga didukung dengan komunikasi kebijakan untuk menjaga permintaan dari masyarakat tetap terkendali, disertai dengan upaya membentuk perilaku perdagangan yang bijak di kalangan pedagang.

Lebih lanjut, Wakil Walikota Dedie A. Rachim mengatakan, Pemkot Bogor sangat mengapresiasi kontribusi Pemprov Jabar dan Bank Indonesia dalam upaya menekan inflasi. “Kita bersyukur Bank Indonesia di Jabar telah memberikan perhatian khusus, terutama misi mereka yang harus kita laksanakan. Salah satunya mengukur tingkat inflasi di Kota Bogor,” ujar Dedie. (Zamroni)