Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Aliansi Pendidikan: Lindungi Hak Belajar Anak, Buka Dialog Soal Lahan SDN Utan Jaya

DEPOK | suararakyat.net - Ketua Aliansi LSM Pendidikan, Mulyadi Pranowo, angkat bicara terkait polemik penggembokan SDN Utan Jaya yang dilakukan oleh pihak ahli waris...
HomeDaerahJARA: Harapkan PJ.Gubernur Aceh Peduli Pembangunan dan Peka Terhadap Keadaan Masyarakat Aceh

JARA: Harapkan PJ.Gubernur Aceh Peduli Pembangunan dan Peka Terhadap Keadaan Masyarakat Aceh

Reporter: Maulizar Yusuf

Banda Aceh | suararakyat.net – Juru Bicara Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh Rizki Maulizar atau akrab disapa RMY mengatakan, untuk jadi Pj Gubernur Aceh pada Juli tahun 2022, haruslah orang yang paham akan kondisi Aceh saat ini.

Karna Kita inginkan sosok Pj Gubernur Aceh adalah orang yang paham akan Aceh,” katanya Rizki Maulizar Jubir JARA Aceh dalam siaran pers yang diterima, Kamis (23/6/2022).

Rizki Maulizar
Rizki Maulizar

Untuk kita ketahui, kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah berakhir pada 5 Juli 2022. Karena Pilkada Aceh kemungkinan digelar tahun 2024 mendatang, maka otomatis Pemerintah Pusat segera menunjukkan seorang Pj Gubernur Aceh guna mengisi kekosongan dalam jangka waktu dua tahun tersebut.

Karena itu, Kami Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh menginginkan sosok Pj Gubernur Aceh nantinya adalah yang dapat memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana yang telah diakui negara.

Aceh di nobatkan sebagai daerah termislin di Sumatra data sensus penduduk tahun 2021 data statistik penduduk aceh miris naik menjadi 15.53% dengan kenaikan ini tanah Rancong bertahan sebagai provinsi Termiskin di Sumatera.
Dan Jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2021 sebanyak 850.260 orang,”

Oleh karena LSM Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh mengharapkan PJ.Gubernur Aceh sosok yang mampu menciptakan lapangan kerja dan melaksanakan pembangunan daerah secara merata pungkas nya

Maka dari itu yang akan menjadi sosok Pj Gubernur Aceh juga harus mampu memberikan kerangka alternatif atau solusi mau menjembatani persoalan antara Aceh dengan Jakarta.

“Jadi, memang yang menjadi Pj Gubernur Aceh harus orang yang tepat yang sudah cukup paham kondisi Aceh saat ini dan juga Pemerintahan,”

Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh juga berharap kepada Pj Gubernur Aceh nantinya agar dapat mempersatukan Aceh. Karena, sebagai Pj Gubernur Aceh kali ini waktunya juga cukup panjangnya

LSM JARA (Jaringan Aspirasi Rakyat Acheh) mengharapkan Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Untuk bisa menujunkan pj. gubernur Aceh yang Peduli Pembangunan Aceh dan Pekam Terhadap Keadaan Masyarakat Aceh hal ini singat penting Seorang PJ. Gubernur harus memahami Karakter Masyarakat Aceh. ujarnya Jubir JARA.(MY)