Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

SDN 5 Sukmajaya Depok Diduga Abaikan Instruksi Gubernur Jabar Soal Larangan Perpisahan Sekolah

DEPOK | suararakyat.net - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menuai sorotan setelah muncul informasi bahwa sekolah tersebut tetap merencanakan...
HomeNewsInovasi ASEAN Village Network untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Inovasi ASEAN Village Network untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Jakarta | suararakyat.net – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan pentingnya ASEAN Village Network (AVN) sebagai platform efektif untuk memperkuat desa-desa dalam menghadapi berbagai masalah, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Menurut Halim, AVN dapat memfasilitasi kolaborasi antardesa di negara-negara anggota ASEAN. Dengan adanya AVN, desa-desa di seluruh wilayah ASEAN dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“ASEAN Village Network diharapkan dapat mengembangkan strategi dan kebijakan inovatif yang dapat mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat desa hingga tingkat regional,” ujar Halim dalam keterangan tertulis pada Selasa (25/7/2023).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut menjelaskan bahwa ASEAN Rural Culture Expo, yang diadakan dalam rangka ASEAN Identity, menjadi salah satu program unggulan AVN yang digelar dalam acara Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mempromosikan produk-produk unggulan desa sekaligus melestarikan warisan budaya dan keragaman masyarakat pedesaan di seluruh wilayah ASEAN.

“Melalui program ini, desa-desa dapat memperkenalkan produk unggulannya serta mempromosikan budaya dan identitas unik yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan,” papar Gus Halim.

Dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, juga menyampaikan bahwa hadirnya Jejaring Desa ASEAN bertujuan untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam upaya pembangunan desa dan perdesaan. Hal ini bertujuan agar desa-desa dapat menjadi lebih berdaya saing dan memberikan kontribusi bagi kemajuan kawasan ASEAN serta bangsa dan negara secara luas.

Sugito menekankan bahwa kebijakan pembangunan desa di Indonesia telah diakui sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Oleh karena itu, Jejaring Desa ASEAN diharapkan dapat menjadi model atau acuan bagi negara-negara anggota ASEAN dalam merumuskan kebijakan serupa.

Sebagai catatan, inisiatif ASEAN Village Network diluncurkan oleh forum SOMRDPE Indonesia dalam KTT ASEAN ke-42 pada bulan Mei tahun sebelumnya.

Pada pembukaan acara SOMRDPE Indonesia 2023, hadir beberapa tokoh penting termasuk Deputy Secretary-General (DSG) ASEAN for Socio-Cultural Community Ekkaphab Phanthavong, Chair of Senior Official Meeting of Rural Development and Poverty Eradication, Nguyen Do Ahn Tuan, Deputy Ambassador of Australia to ASEAN, Caroline Scott, serta Pejabat tinggi di lingkungan Kemendes PDTT, Perwakilan SOMRDPE, dan ASEAN Village Network dari Negara Anggota ASEAN. Turut hadir juga para Direktur Utama dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia serta Para Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten.(Rz)