Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Ikut Seruannya! Besok DPRD Depok Ngarak Ondel-Ondel Bareng Warga

DEPOK | suararakyat.net - Ada yang spesial dari perayaan Lebaran Depok tahun ini! Sejumlah anggota DPRD Kota Depok dijadwalkan turun langsung ke jalan untuk...
HomeNewsHidayat Nur Wahid: Peluang Kecil Pasangan Anies-Sandiaga di Pilpres 2024

Hidayat Nur Wahid: Peluang Kecil Pasangan Anies-Sandiaga di Pilpres 2024

Jakarta | suararakyat.net – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan kecil kemungkinan Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai presiden bersama Sandiaga Uno lagi pada Pilpres 2024. Dia menyebut sikap Sandiaga yang meninggalkan Anies mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto pada 2019.

“Kalau ditanya saya, menurut saya kecil kemungkinannya. Karena Sandiaga sudah meninggalkan Anies sebelumnya untuk menjadi cawapres,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2023).

Hidayat menyatakan, pihaknya mengizinkan Sandiaga berkomunikasi dengan Anies jika ingin mencalonkan diri sebagai presiden bersama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun, dia menegaskan keputusan sepenuhnya ada di tangan Anies.

“Kalau dilihat secara normatif, ya secara normatif, Anies belum mengambil keputusan, parpol juga belum. Kalau tertarik, bisa komunikasikan,” ujarnya.

Dia mengatakan, calon cawapres Anies akan dibahas di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). HNW menyebut Anies terbuka untuk berkomunikasi.

“Tapi apakah Anies dan partai akan menerima itu soal lain. Itu akan dinilai. Tapi prinsipnya, setahu saya, kita punya piagam, dan kita serahkan kepada Anies untuk memutuskan (cawapres),” kata HNW.

“Nanti kita diskusikan bersama. Jadi kalau Mahfud dan Sandi tertarik, bisa bicara dengan Anies,” imbuhnya.

Sandiaga Bicara Kemungkinan Lari Bareng Anies

Sandiaga dikabarkan menghadiri acara PKS di Yayasan Karawang Bekasi Madani (YKBM), Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dan disambut Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Dalam acara tersebut, Sandiaga menanggapi kemungkinan kembali mencalonkan diri bersama Anies Baswedan pada 2024.

Sandiaga disambut puluhan kader dan pengurus PKS Cabang Kabupaten Karawang. Mereka bertepuk tangan dan menyanyikan lagu PKS yang terdengar mirip dengan lagu kampanye Anies-Sandi saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Terdengar teriakan “Anies-Sandi” di acara itu, yang disambut Sandiaga dengan senyuman. Sandiaga menjelaskan alasannya menghadiri acara PKS tersebut.

Soal rumor akan kembali mencalonkan diri bersama Anies Baswedan di Pilpres 2024, Sandiaga tersenyum. Ia mengatakan percaya kepada pimpinan partai politik untuk mengusulkan yang terbaik bagi NKRI, dan ia yakin proses itu akan berlanjut hingga enam bulan ke depan.

Sandiaga mengaku selalu mendengarkan nasihat para ulama. Ia menilai semua langkah politiknya harus atas restu dari pimpinan partai seperti Prabowo Subianto, Ketua Gerindra, dan pimpinan di pemerintahan seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya selalu mendengarkan nasehat ulama, ustadz, sholat istikharah, dan semuanya harus dengan restu pimpinan. Saya harus memastikan Prabowo Subianto puas, dan pimpinan pemerintahan memberikan restu. Itu yang penting,” ujarnya.

“Maka kita fokus dengan hati-hati dan tenang memberikan sayembara yang menjalin persatuan masyarakat kita, agar tidak terpecah belah. Jadi kita ingin fokus untuk kemajuan bangsa kita,” tambahnya.(Rz)