Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Ikut Seruannya! Besok DPRD Depok Ngarak Ondel-Ondel Bareng Warga

DEPOK | suararakyat.net - Ada yang spesial dari perayaan Lebaran Depok tahun ini! Sejumlah anggota DPRD Kota Depok dijadwalkan turun langsung ke jalan untuk...
HomeNewsHadiri Kegiatan Maulid di Milankala HUT AMS Ke-56, IBH Sosialisasikan Beasiswa Pendidikan...

Hadiri Kegiatan Maulid di Milankala HUT AMS Ke-56, IBH Sosialisasikan Beasiswa Pendidikan Bagi Warga Depok

Depok | suararakyat.net – Ir.H.Imam Budi Hartono, Wakil Walikota Depok sosialisasikan pentingnya bantuan pendidikan bagi warga Depok, pada acara Milankala HUT Angkatan Muda Siliwangi (AMS) ke-56 di Kelapa Dua RTM, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Dalam sambutannya Wakil Walikota Depok menerangkan, bahwa pendidikan adalah target khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang sesuai dengan arah pembangunan masa depan para generasi penerus Kota Depok.

“Pemkot Depok telah menyiapkan anggaran khusus dibidang pendidikan melalui program Beasiswa anak. Jadi, saya berharap tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang berkeliaran menjadi pengamen dan manusia silver di jalanan”, ucap IBH, Minggu 20/11/2022.

“Kalau ada anak-anak yang masih berkeliaran, kasih tau saya, kasih tau Lurah, kasih tau Camat agar segera diarahkan untuk lebih mengutamakan pendidikan, dan segera diurus pendaftaran program Beasiswanya”, tegas Wakil Walikota Depok.

IBH menerangkan, bahwa anggaran program Beasiswa telah diluncurkan Pemkot Depok mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, dengan anggaran APBD Kota Depok.

“Kita sudah menganggarkan sebesar Dua Juta Rupiah untuk tingkat SD, Tiga Juta untuk SMP, dan Dua Juta untuk SMA, mengapa anggaran SMA lebih kecil karena SMA kewenangannya dari Provinsi Jawa Barat, dari Provinsi dikasih dan tambahannya dari Pemkot Depok”, ungkapnya.

“Program Beasiswa ini kami canangkan untuk warga Depok, dan program wajib belajar ini diperuntukkan bagi warga Depok minimal sampai jenjang SMA dalam upaya membangun SDM yang cerdas dan handal, dalam rangka mewujudkan Kota Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera”, tutup Wakil Walikota Depok.

Sementara itu, Hj.Ratna Nuryana.SE selaku Ketua Angkatan Muda Siliwangi Kota Depok mengatakan, bahwa para anggota AMS harus mematuhi aturan organisasi dan wajib menghormati para leluhur.

“Dalam AMS kita harus mematuhi Catur Warna, dan wajib menghormati para leluhur kita. Dengan adanya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam memperingati HUT AMS yang ke-56 ini, saya berharap dapat selalu memupuk rasa persaudaraan antar sesama anggota, dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW”, ucap Ratna.

“Saya juga berharap kepada para jajaran AMS untuk bisa selalu menjaga nama organisasi, dan selalu menjalankan tupoksi sesuai dengan marwahnya, dengan selalu tetap mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa saling mengutamakan kepentingan-kepentingan lainnya”, lanjutnya.

Ratna mengimbau kepada jajarannya, bahwa dalam menghadapi tahun politik kedepan, dirinya
menegaskan agar jangan sampai ada perpecahan dan tetap menjaga tali silaturahim, dan tetap menjaga kekompakan.

“Silaturahim dan kerukunan antar anggota harus tetap terjaga meskipun berbeda pandangan politik. Mari tetap kita jaga kebhinekaan ini sebagai salah satu modal dasar, untuk dapat mewujudkan tujuan bersama yakni : kehidupan yang sejahtera, adil, dan merata. Geura Bral Sing Panjang Natar Lalakon Kasmaran Picaritaeun”, tutup Ratna. (Arifin)