back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

โ€• Advertisement โ€•

spot_img

Turun Langsung ke Pelosok, Ketua TP-PKK Kabupaten Seram Bagian Barat Perangi Stunting

Maluku | suara rakyat.net โ€“ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Yeni Rosbayani Asri, melakukan kunjungan kerja intensif ke wilayah terpencil di Kecamatan...
HomeNewsGerindra Tegaskan Metodologi SETARA Dipertanyakan Terkait Peringkat Kota Cilegon yang Dianggap Paling...

Gerindra Tegaskan Metodologi SETARA Dipertanyakan Terkait Peringkat Kota Cilegon yang Dianggap Paling Intoleran

Cilegon | suararakyat.net – Dalam laporan terbaru Indeks Kota Toleran (IKT) 2022 versi SETARA Institute, Kota Cilegon mendapat skor toleransi paling rendah. Namun, partai Gerindra mempertanyakan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Waketum Gerindra, Habiburokhman mengatakan bahwa publik harus mengetahui secara jelas metodologi yang digunakan dalam survei ini, Jum’at (7/4/2023).

Habiburokhman juga menyatakan bahwa hasil temuan SETARA dapat memicu stigmatisasi terhadap kota tertentu dan dapat merusak semangat toleransi antarwarga di kota tersebut. Menurutnya, penilaian kota toleran harus dilakukan secara komprehensif dan teliti, dengan melihat praktik kehidupan masyarakat secara umum.

Ia juga menekankan pentingnya mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak toleran, namun bukan dengan cara merundung kota dan warganya. Menurut Habiburokhman, pemeringkatan sepihak seperti ini tidak edukatif dan dapat merusak semangat toleransi.

Sementara itu, SETARA Institute menjelaskan temuan mereka mengenai Kota Cilegon. Menurut Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, Cilegon mendapat nilai rendah pada 3 dari 4 variabel penilaian yang ditetapkan. Pertama, tindakan pemerintahnya yang melarang orang membangun tempat ibadah. Kedua, kebijakan yang masih mempedomani surat edaran tahun 1975 tentang larangan mendirikan gereja di Kota Cilegon. Ketiga, masyarakat yang intoleran muncul ke ruang publik.

Namun, Gerindra menegaskan bahwa pengkritikan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak toleran tetap perlu dilakukan, namun tidak dengan cara yang merugikan kota dan warganya. Penting untuk mencari solusi yang konstruktif dan menjaga semangat toleransi di antara masyarakat.(Rz)