Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Ikut Seruannya! Besok DPRD Depok Ngarak Ondel-Ondel Bareng Warga

DEPOK | suararakyat.net - Ada yang spesial dari perayaan Lebaran Depok tahun ini! Sejumlah anggota DPRD Kota Depok dijadwalkan turun langsung ke jalan untuk...
HomeNewsGerebek Lumpur Wilayah Rw 07 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat

Gerebek Lumpur Wilayah Rw 07 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat

Jakarta | suararakyat.net– Gerebek Lumpur sebagai salah satu kegiatan rutin di Ibu Kota yang berjalan sepanjang tahun. Sebenarnya program gerebek lumpur sudah berjalan sejak era Pemerintah Daerah Gubernur Fauzi Bowo atau Foke , yang berlanjut hinga saat ini. Wilayah RW 07 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat melaksanakan program gerebek lumpur tersebut pada hari Mingu tanggal 11 juni 2023 disekitar lokasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kampung Budaya yang mencakup tiga wilayah Rukun Tetangga yaitu Rt 0010 dan Rt 0011 untuk penerukan lumpur saluran air dan penambalan aspal jalan lingkungan yang rusak serta penopingan pohon yang rimbun di wilayah Rt 007.

Wakil Camat Kemayoran dan Dewan Kota Jakarta Pusat memantau gerebek lumpur

Kegiatan gerbek lumpur yang dimulai dengan Apel Pagi pada pukul 07.00 Wib di hadiri oleh Wakil Camat Kemayoran Nur Alamsyah , Lurah Utan Panjang Amadeo , Dewan Kota Nasirman , Ketua Rw 07 Nurali Kholik ,Para Ketua RT , Kader PKK , anggota Lembaga MUsyawarah Kelurahan (LMK) , anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Dinas-dinas terkait seperti Damkar , Dishub, Satpol PP , Sumber Daya Air (SDA) , Bina Marga , Lingkungan Hidup (LH) serta Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Pada sambutan Apel pagi wakil Camat menjelaskan “ bahwa pelaksanaan gerebek lumpur bukan hanya semata-mata pengerukan saluran air atau perbaikan jalan , tapi lebih untuk silaturahmi kepada warga “ imbuhnya . Di kesempatan yang sama Ketua Rw 07 Nurali Kholik mempertanyakan tentang pengerjaan pengaspalan jalan lingkungan disekitar wilayah Sekretariat Rw 07 kepada Bina Marga yang hadir , ‘ apakah pengaspalan yang dikerjakan beberapa waktu yang lalu itu dari program Musrenbang atau bukan karena dalam pelaksanaannya tidak ada pemberitahuan dan juga tidak berkordinasi dengan saya selaku pengurus Rw 07 , disamping itu pengerjaan nya juga tidak semua jalan di aspal semua Ketika saya tanyakan katanya kuotanya sudah habis “ kata beliau dengan sedikit nada protes.

Ketua Rw dan Rt serta Kader PKK

Lurah Utan Panjang Amadeo juga menimpali “ kemaren jawaban bu Mondang pihak Bina Marga katanya untuk wilayah Kemayoran kuotanya sudah habis terpenuhi , terus sekarang bergeser kewilayah Cempaka Putih dan Gambir kalau ada sisa kuota mungkin bisa balik lagi kesini “ ungkapnya.

Selaku perwakilan Bina Marga Heri tidak dapat menjawab secara rinci , beliau hanya mengatakan “ nanti coba akan saya tanyakan ke Sudin mungkin pengerjaan pengaspalan ini dari Sudin dan juga akan saya kordinasikan Kembali kepada satgas Bina Marga karena kan dalam pengerjaan tidak ada omongan sama sekali “ terangnya.

Nasirman sebagai Dewan Kota Jakarta Pusat menyikapi hal yang menjadi masalah dilapangan Ketika dalam pengerjaan pengaspalan jalan menambahkan “ memang permasalahan seperti ini sering kali terjadi yang saya tahu , saya Cuma menyayangkan saja kalau memang tidak ada kordinasi ke wilayah , kalau pengerjaan ke wilayah memang harus nya lingkungan di ajak ngomong dulu , tujuan nya adalah untuk mengamankan warga karena dengan berkordinasi kewilayah justru kita melindungi dari Ormas-ormas tertentu “ tandasnya. (Sugeng)