Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsGelontorkan Rp.1,4 Milliar Untuk Pembelanjaan Baju Dinas Anggota DPRD Kabupaten Bogor, PWRI...

Gelontorkan Rp.1,4 Milliar Untuk Pembelanjaan Baju Dinas Anggota DPRD Kabupaten Bogor, PWRI : Wakil Rakyat Jangan Sakiti Hati Rakyat

27/01/2024

80

Anggaran Pengadaan Baju Dinas anggota DPRD Kabupaten Bogor tahun 2024 senilai Rp. 1,4 Milyar Melukai Hati Rakyat.(Foto : suararakyat.net)

Bogor | suararakyat.net – Ditengah hiruk pikuk masa kampanye pada ajang kontestasi pesta demokrasi 2024, masyarakat Kabupaten Bogor kembali harus menelan pil pahit atas tingkah laku para wakil rakyatnya.

Pasalnya, ditengah himpitan ekonomi dan sulitnya meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta tidak sedikitnya Ijazah para siswa yang masih tertahan di sekolah karena tidak mampu membayarnya. Dengan mudahnya anggaran pengadaan baju dinas anggota DPRD Kabupaten Bogor tahun 2024 senilai Rp. 1,4 Milyar digelontorkan pihak penyelenggaran negara tingkat daerah tanpa memikirkan nasib rakyatnya.

Hasil pantauan DPC PWRI Bogor Raya Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada bulan Januari 2024 memiliki 3 paket pengadaan pakaian dinas yakni :

Pertama, belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota. Untuk pengadaan ini pagu yang disiapkan sebesar Rp. 1.103.478.750.

Kedua, belanja pakaian DPRD yang bercirikan khas daerah. Pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 165.000.000, dan nantinya semua anggota DPRD akan memiliki pakaian khas daerah dengan Beskap lengan panjang memakai puring.

Ketiga, belanja pakaian DPRD yang bercirikan khas daerah titipan. Pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 202.500.000.

Diketahui total anggaran untuk tiga pengadaan pakaian dinas DPRD Kabupaten Bogor, tahun 2024 ini sebesar : Rp. 1.471.978.750. Dengan 55 jumlah anggota DPRD, rata-rata biaya untuk setiap anggotanya sebesar Rp. 26.744.159.

Dari anggaran Rp.1 miliar lebih ini, pimpinan dan anggota DPRD akan mendapatkan seragam baru berupa : Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang, ditambah Atribut.

DPC PWRI Bogor Raya mendesak pihak sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk segera mengevaluasi anggaran belanja pakaian dinas tersebut, karena akan lebih bijak jika membatalkan pengadaan yang dinilai mubazir serta menciderai kepercayaan masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor.(Tim)

Previous article

Relawan Pejuang Bunda Pertiwi dan 08 APIK, Gelar Road Show Paslon 02, Ini Lokasinya

Next article

Gelar Giat Cimanggis Bershalawat, Hj. Yeti Wulandari Beberkan Sederet Prestasi Prabowo Subianto yang Tak Tersorot Media