Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Aliansi Pendidikan: Lindungi Hak Belajar Anak, Buka Dialog Soal Lahan SDN Utan Jaya

DEPOK | suararakyat.net - Ketua Aliansi LSM Pendidikan, Mulyadi Pranowo, angkat bicara terkait polemik penggembokan SDN Utan Jaya yang dilakukan oleh pihak ahli waris...
HomePolitikGelar Senam Pagi Bareng Warga Mampang, Bang Ali Siap menjadi Pengawal Tujuan,...

Gelar Senam Pagi Bareng Warga Mampang, Bang Ali Siap menjadi Pengawal Tujuan, Gagasan dan Aspirasi Masyarakat

Depok | suararakyat.net – Dihadapan warga RW4, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Ali Imran Amirullah Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kota Depok Dapil Pancoran Mas menyebut, bahwa terkait relatif membaiknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mencapai angka 5%, tak lain diantaranya karna para pemimpin Indonesia kompak menjaga kedamaian, terutama sejak Prabowo Subianto bergabung dalam jajaran pemerintahan Presiden Jokowi.

Warga RW4 Kelurahan Mampang Senam Pagi Bersama Bang Ali Imran Amirullah.(Foto : suararakyat.net)

Hal tersebut diungkapkan Ali Imran pada saat menggelar kegiatan senam pagi bareng warga RW4, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

“Berdasarkan data dari World Bank, dalam 10 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 4,26 persen. Namun, pada 2015—2022, pertumbuhan normalnya berada di kisaran 4,8—5,3 persen. Artinya, kondisi tidak normal sempat terjadi pada 2020—2021, saat Indonesia dilanda Pandemi Covid-19”, ucap Ali, Minggu 24/12/2023.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sustainable juga harus dipacu dengan produktivitas melalui perbaikan infrastruktur serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Selain itu, APBN juga harus dijaga kesehatannya untuk menahan berbagai guncangan yang akan muncul di tahun depan. Artinya peran serta Pak Prabowo Subianto selaku Menhan sangat menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas dari dampak gempuran resesi global, perang dagang, serta konflik geopolitik di masa yang akan datang”, terang Ali.

Politisi Gerindra yang dikenal sangat mumpuni sebagai pelaku penggerak perekonomian lokal ini pun mengungkapkan bahwasannya, dalam menuju parlementer Kota Depok pada 2024 mendatang, ia akan memposisikan diri sebagai ‘Petugas Rakyat’, kata “Petugas” juga bermakna pengawal tujuan, gagasan dan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

“Petugas rakyat kepada individu yang sedang menjalankan kekuasaan negara harus sesuai konteks, dan apabila saya diberi mandat menjalankan kekuasaan negara, maka saat itu pula secara otomatis saya merupakan pelaksana kekuasaan negara. Dengan kata lain, pada saat diberi kewenangan melaksanakan kekuasaan negara, saya sudah menjadi petugas rakyat”, ungkapnya.

“Teori ini cukup tepat jika digunakan untuk melihat relasi antara wakil dan pihak yang diwakili. Dalam hal ini yang bertindak sebagai wakil ialah individu yang duduk di lembaga perwakilan yang berasal dari partai, serta berhubungan dengan rakyat yang diwakilinya”, tandasnya.

Lebih dalam Ali Imran Amirullah mengatakan, bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan regulasi sistem antara masyarakat dengan pihak eksekutif dan legislatif dalam menyelenggarakan negara, dirinya berharap agar kiranya masyarakat di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, bisa turut serta berjuang bersamanya menuju Parlement dengan memberikan hak suaranya pada Pemilu 14 Februari mendatang dengan memilihnya.

“Inilah sebabnya, saya selalu berupaya meyakinkan diri, bahwa saya tidak akan mampu sukses tanpa adanya kerja sama dengan orang lain. Bila kita mau menghadapi realitas perjuangan dan memenangkan pertarungan memang tidaklah gampang. Akan tetapi, jika kita tetap kompak bekerja sama dan berserah diri pada Ilahi, maka kita akan selalu mendapatkan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang timbul tanpa kita duga”, tuturnya.

“Kita perlu mewujudkan pembangunan yang berkualitas, dan kita mau anak-anak kita punya masa depan yang gemilang tanpa adanya kerusakan regulasi sistem yang menghambatnya. Untuk itu, mari bersama sama kita berjuang bersama Pak Prabowo Subianto menciptakan Indonesia yang makmur, dan bersama Ali Imran Amirullah mari wujudkan Kota Depok yang lebih maju dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.(Arifin)