Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Ikut Seruannya! Besok DPRD Depok Ngarak Ondel-Ondel Bareng Warga

DEPOK | suararakyat.net - Ada yang spesial dari perayaan Lebaran Depok tahun ini! Sejumlah anggota DPRD Kota Depok dijadwalkan turun langsung ke jalan untuk...
HomeNewsGanjar Dipuji Wapres Berhasil Merintis Pembangunan RS Syariah

Ganjar Dipuji Wapres Berhasil Merintis Pembangunan RS Syariah

Semarang | suararakyat.net – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memuji Provinsi Jawa Tengah yang telah menjadi pionir dalam pengembangan rumah sakit dengan kompetensi dan layanan syariah. Ia pun mengapresiasi pembentukan Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah (KDEKS) di Jawa Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan akan terus mengembangkan pelayanan kesehatan atau rumah sakit berkompeten syariah di Jawa Tengah.

“RSI Sultan Agung ternyata yang pertama. Kami akan coba kembangkan,” kata Ganjar usai mendampingi peresmian KDEKS dan pembukaan Jateng Halal Fair 2023 oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Alun-alun Masjid Agung Semarang pada Senin, (3/4/2023).

Dalam kepengurusan KDEKS di Jawa Tengah diangkat Gubernur Ganjar Pranowo sebagai ketua, dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sebagai wakil ketua. Selain itu, struktur kepengurusan yang lengkap memungkinkan Ganjar untuk segera mendorong pengembangan sistem ekonomi dan keuangan berbasis syariah di Jawa Tengah.

“Sekarang kepengurusannya sudah lengkap. Kami akan mulai serius mendaftarkan mereka yang sudah siap,” kata Ganjar.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan KDEKS di Jawa Tengah merupakan bagian dari 13 KDEKS yang telah dibentuk di Indonesia. KDEKS mencerminkan komitmen pengembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah yang mendukung cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia.

“Saat ini ada 13 KDEKS di Indonesia. Peresmiannya di Jateng itu yang terbaik, saya lihat penampilannya luar biasa, semangat pengembangannya juga luar biasa,” ujar Ma’ruf Amin.

Ia juga menyebutkan, dalam pengembangan kompetensi syariah, Jateng menjadi pionir dalam penyediaan layanan kesehatan atau rumah sakit berkompeten syariah. Setidaknya ada dua rumah sakit yang telah menerapkan layanan berbasis syariah, yakni RS Islam Sultan Agung Semarang dan RS PKU Muhammadiyah.

Pada peresmian KDEKS di Jawa Tengah juga digelar Jateng Halal Fair 2023. Sekitar 50 UKM dengan produk halal dan berbasis syariah hadir dalam acara tersebut. Jateng Halal Fair merupakan bagian dari National Halal Fair yang bertujuan untuk memperluas bisnis ke masyarakat luas.

“Kami bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi produk dan jasa halal,” ujar Taj Yasin Maimoen, selaku penyelenggara acara.(Rz)