Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pesan Harmoni Ade Firmansyah di Tengah Semarak HUT Bhayangkara

DEPOK | suararakyat.net - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Ade Firmansyah, S.H., memberikan apresiasi mendalam terhadap dedikasi dan pengabdian jajaran Kepolisian...
HomeNewsEvaluasi Mendalam atas PPDB Sistem Zonasi Diminta oleh Pimpinan Komisi X DPR

Evaluasi Mendalam atas PPDB Sistem Zonasi Diminta oleh Pimpinan Komisi X DPR

Jakarta | suararakyat.net – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengungkapkan keprihatinannya terhadap permasalahan PPDB sistem zonasi yang selalu menyebabkan polemik setiap tahun. Ia menilai bahwa perlu dilakukan perbaikan dalam sistem tersebut dan memberikan batas waktu hingga bulan Oktober untuk menemukan solusinya. Jika belum ada solusi yang ditemukan, Dede Yusuf mengusulkan untuk mengubah sistem penerimaan siswa baru dengan kembali menggunakan sistem pendaftaran sekolah terdahulu, yaitu seleksi berdasarkan nilai hasil ujian akhir sekolah seperti NEM yang ada sebelumnya, Kamis (27/7/2023).

Namun, dalam mengusulkan sistem ini, Dede Yusuf menegaskan bahwa perlu penyesuaian dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Ia berharap agar dibuat sistem baru yang lebih mengedepankan azas dan hak untuk mengikuti ujian, seperti mempertimbangkan sistem “NEM” tetapi hanya untuk pendaftar yang tidak termasuk dalam sistem zonasi.

Dalam sistem yang diusulkan, penerapan zonasi masih tetap berlaku, namun dapat dikurangi menjadi 20%. Selain itu, Dede juga menyarankan adanya sistem prestasi non-akademik untuk mempertimbangkan aspek lain dalam penerimaan siswa baru.

Selain pengembalian sistem, Dede Yusuf juga mengajukan usulan untuk pemerintah untuk mengambil alih tanggung jawab terhadap siswa-siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Salah satu cara yang diajukan adalah dengan memberikan bantuan dana atau subsidi bagi siswa yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta, terutama bagi keluarga kurang mampu.

Menanggapi kompleksnya permasalahan PPDB, Komisi X DPR RI sedang mempertimbangkan pembentukan panitia kerja (panja) yang khusus menangani isu ini. Selain mencari solusi terkait sistem penerimaan siswa baru, panja ini juga bertugas menangani temuan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terkait PPDB.

Dalam upayanya merespons temuan Ombudsman terkait adanya pelanggaran administratif oleh guru dan pejabat terkait, pemerintah akan memantau dan jika diperlukan, akan membentuk Panja PPDB setelah masa reses.

Semua langkah ini diambil dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik dan adil dalam sistem PPDB yang selama ini menjadi permasalahan berkelanjutan. Dede Yusuf berharap dengan adanya perbaikan dan pengawasan yang tepat, masalah-masalah dalam penerimaan siswa baru dapat diminimalisir sehingga proses ini berjalan lebih lancar dan efisien ke depannya. (Rz).