Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeDaerahEdukasi Akta Perjanjian, Mahasiswa Undip Dorong Kesadaran Hukum bagi Pelaku UMKM di...

Edukasi Akta Perjanjian, Mahasiswa Undip Dorong Kesadaran Hukum bagi Pelaku UMKM di Pemalang

04/08/2023

120

Pemalang | suararakyat.net – Tim II Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Diponegoro (Undip) tahun 2022/2023 telah sukses menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi mengenai perlindungan hukum akta perjanjian di bawah tangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pemalang.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM tentang pentingnya menggunakan akta perjanjian dalam aktivitas bisnis mereka untuk melindungi hak dan kewajiban, serta mencegah potensi sengketa yang dapat berujung pada kerugian bagi kedua belah pihak. Program sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023 secara door to door, dengan mendatangi lokasi UMKM Konveksi.

Mikael Adityo Bakuh Hernanda, Prodi Hukum, Fakultas Hukum Undip, menyatakan bahwa mahasiswa KKN aktif berkolaborasi dengan lembaga dan pakar hukum untuk memberikan materi dan penjelasan yang mudah dipahami mengenai akta perjanjian di bawah tangan, ujarnya, Kamis (03/08/2023).

Program ini juga memberikan bentuk perlindungan hukum dan cara pembuatan akta perjanjian di bawah tangan, serta menyediakan kumpulan contoh akta yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM. Selain itu, mereka juga memberikan contoh situasi kehidupan nyata yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM agar para pelaku usaha lebih memahami manfaat dan implementasi akta perjanjian dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Respons dari pelaku UMKM terhadap program edukasi ini sangat positif. Mereka merasa lebih percaya diri dalam menjalankan bisnis setelah memahami pentingnya menggunakan akta perjanjian. Program ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar karena semakin banyak pelaku UMKM yang sadar akan perlindungan hukum, meningkatkan kualitas kerjasama bisnis, dan berpotensi mengurangi konflik dan perselisihan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara mahasiswa KKN, lembaga hukum, dan pelaku UMKM dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum di tingkat lokal. (Eko B Art)

Previous article

Kasus Skema Penipuan Kripto Rp 742 Miliar, SEC Ambil Tindakan Hukum Terhadap Perusahaan AS

Next article

Camat Gunung Kaler Kukuhkan Kepengurusan FPK Periode 2022-2027