Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Soal SDN Utan Jaya, HBS Desak Pemkot Depok Bertindak Tegas dan Transparan

DEPOK | suararakyat.net - Anggota DPRD Kota Depok H. Bambang Sutopo  (HBS) mengungkapkan rasa simpatinya atas kejadian di SDN Utan Jaya oleh pihak yang...
HomeNewsDPRD Kabupaten Bangka Selatan Kunjungi Diskominfo Depok dalam Upaya Meningkatkan Sistem Informasi

DPRD Kabupaten Bangka Selatan Kunjungi Diskominfo Depok dalam Upaya Meningkatkan Sistem Informasi

Depok | suararakyat.net – DPRD Kabupaten Bangka Selatan telah berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok untuk belajar meningkatkan diseminasi informasi. Delegasi melakukan konsultasi dan mengkoordinasikan upaya untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah melalui penyebaran informasi publik yang informatif kepada masyarakat.

Delegasi tersebut menyatakan bahwa Bangka Selatan merupakan daerah yang baru dikembangkan, dengan jarak antar desa yang cukup jauh. Mereka percaya bahwa masyarakat memiliki hak untuk menerima berita informatif dari mereka. Oleh karena itu, mereka mengunjungi Diskominfo di Depok sebagai upaya untuk meng-upgrade pengetahuan mereka tentang sistem informasi. 

“Kabupaten Bangka Selatan merupakan daerah pemekaran, dimana antara satu desa ke desa lain sangat jauh jaraknya. Kami rasa masyarakat berhak mendapatkan pemberitaan yang informatif dari kami. Untuk itu, kami menyambangi Diskominfo Kota Depok sebagai upaya mengupgrade pengetahuan tentang sistem informasi,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Muzani Abdullah,usai melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Diskominfo Kota Depok, Rabu (29/03/2023)

Menurut Muzani, penyebaran informasi di Depok sudah terstruktur dengan baik, dengan berbagai aplikasi dan media yang mendukungnya. Inilah salah satu alasan mereka memilih Depok sebagai tujuan studi. Mereka berharap kunjungan ini dapat memberikan masukan untuk perbaikan struktur dan layanan sistem informasi publik.

Mereka berencana untuk menerapkan banyak hal yang mereka pelajari selama kunjungan mereka, terutama terkait pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat, seperti mengoptimalkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi.

“Banyak sekali yang akan kami aplikasikan setelah kunjungan ini, utamanya masalah pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat itu sendiri. Seperti, pengoptimalan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Depok, Manto menjelaskan fungsi dan peran Divisi Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dalam bermitra dengan media untuk menyebarluaskan informasi publik. 

“Pada intinya, pemberitaan diluar tidak bisa dibatasi. Namun bisa dikendalikan dengan adanya pemberitaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tentang kegiatan pimpinan dan perangkat daerah. Kami juga kerap meminta media luar untuk memberi pemberitaan yang berimbang,” jelas Manto.

Secara keseluruhan, delegasi berharap kunjungan ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat di wilayahnya. (NW)