Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pakde Bowo Gaungkan Bonsai Sebagai Daya Tarik Wisata Baru Kota Depok

DEPOK | suararakyat.net – Suasana Taman Bonsai K3D di Kota Depok akhir pekan ini begitu hidup. Ratusan pecinta bonsai berkumpul dalam ajang kontes dan...
HomeNewsDPR Fraksi PKS Akan Lakukan PAW terhadap Anggota Setelah Dilaporkan Dugaan KDRT

DPR Fraksi PKS Akan Lakukan PAW terhadap Anggota Setelah Dilaporkan Dugaan KDRT

Jakarta | suararakyat.net – Anggota DPR Fraksi PKS berinisial BY dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini menimbulkan dampak signifikan di internal partai, dengan PKS memutuskan untuk melakukan penggantian antar-waktu (PAW) terhadap posisi BY di DPR, Senin (22/5/2023).

Ketua DPP PKS Bidang Humas, Ahmad Mabruri, mengungkapkan bahwa proses penyelidikan internal terhadap dugaan pelanggaran disiplin oleh BY sudah berjalan di lingkup DPP PKS. BY juga telah menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI, dan PKS sedang mempersiapkan penggantian antar-waktu untuk mengisi posisi BY.

Ahmad Mabruri menegaskan bahwa PKS tidak akan mentolerir pelanggaran disiplin partai, baik itu berupa pelanggaran etika maupun hukum. Tindakan ini menunjukkan komitmen PKS terhadap integritas dan moralitas sebagai anggota Dewan.

Sebelumnya, laporan terhadap anggota DPR berinisial B tersebut diajukan oleh kuasa hukum sang istri, Srimiguna. Srimiguna menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh suaminya tersebut tidak sesuai dengan etika moral yang seharusnya dimiliki oleh seorang anggota Dewan.

Srimiguna mengungkapkan bahwa kliennya, yang berinisial M dan berusia 34 tahun, telah melaporkan dugaan kekerasan tersebut sejak November 2022 ke Polrestabes Bandung. Namun, hingga April 2023, proses tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Baru pada bulan Mei 2023, kasus ini naik ke tingkat penyidikan dan dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Srimiguna menyebutkan bahwa dugaan kekerasan tersebut terjadi di tiga tempat, yaitu Depok, Jakarta, dan Bandung.

Srimiguna menyatakan bahwa kliennya saat ini masih mengalami ketidakstabilan psikologis, dan mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Oleh karena itu, klien tersebut tidak hadir dalam sidang di DPR, sehingga kuasa hukumnya yang mewakili dalam membuat laporan pengaduan ke MKD.

Srimiguna tidak membuka rincian identitas anggota Dewan yang terlibat dalam kasus ini, hanya memberikan inisial B. Dia menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mengungkapkan lebih lanjut sebelum masuk ke persidangan MKD, karena hal itu merupakan rahasia komisi mereka.

detikcom telah berupaya menghubungi anggota DPR RI berinisial B yang diduga melakukan KDRT terhadap istrinya. Namun, anggota DPR tersebut tidak mengizinkan keterangannya dikutip.

Situasi ini menunjukkan pentingnya penegakan disiplin di lingkungan politik dan pentingnya mengutamakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penggantian antar-waktu sebagai tindakan yang diambil oleh PKS menunjukkan bahwa partai tersebut serius dalam menangani dugaan pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh anggotanya.(Rz)