Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Soal SDN Utan Jaya, Praktisi Hukum Ini Sebut Gunakan Jalur Hukum

DEPOK | suararakyat.net - Polemik lahan SDN Utan Jaya kian memanas setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan pembongkaran gembok secara paksa demi membuka...
HomePolitikDPD Pospera Sultra Lakukan Konsolidasi Untuk Menangkan Ganjar Pranowo Pada Pilpres 2024

DPD Pospera Sultra Lakukan Konsolidasi Untuk Menangkan Ganjar Pranowo Pada Pilpres 2024

MUBAR | suararakyat.net – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai melakukan konsolidasi untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu dilakukan Ketua DPD Pospera Sultra, Hartono saat bersilaturahmi dengan Pengurus DPC Pospera Muna Barat.

Sesuai keputusan, DPP Pusat Pospera sudah menentukan sikap untuk mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang, oleh karena itu Dirinya sebagai ketua DPD Pospera Sultra mulai melakukan konsolidasi untuk memastikan kemenangan Ganjar Pranowo di Sulawesi Tenggara pada Pilpres 2024 mendatang.

” Pospera Sultra akan terus melakukan konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo pada 17 kabupaten kota yang ada di Sultra”, ujar Hartono pada Sabtu, (01/07/2023).

Hari ini Sabtu, 1 Juli 2023 lanjut Hartono, dirinya bersama pengurus DPC Muna Barat melakukan deklarasi pemenangan Ganjar Pranowo, yang kemudian akan dilakukan oleh pengurus DPC lain pada Kabupaten Kota yang ada di Sultra.

” Hari ini saya selaku Ketua DPD Pospera Sultra bersama pengurus DPC Pospera Kabupaten Muna Barat melakukan deklarasi untuk pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024″, Ujarnya.

Dirinya mengimbau kepada seluruh pengurus Pospera yang ada di 17 Kabupaten, Kota di Sultra, agar terus bergerak dan melakukan konsolidasi untuk pemenangan Ganjar Pranowo.

Ketua DPD Pospera Sultra, Hartono (tengah)bersama Pengurus Pospera Mubar

” Saya selaku Ketua DPD Pospera Sultra akan terus melakukan deklarasi bersama pengurus DPC pada 17 Kabupaten Kota se-Sultra untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres mendatang”, tambahnya.

Sementara itu Ketua DPC Pospera Muna Barat, L.M. Julhija Sanda, mengatakan Dirinya bersama pengurus Pospera Mubar akan mulai melakukan konsolidasi untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Muna Barat.

” Dengan deklarasi ini, maka Pospera Muna Barat akan terus melakukan sosialisasi untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Muna Barat pada Pilpres 2024 mendatang”, tambah Julhija.

Julhija optimis Ganjar Pranowo akan Menang di Kabupaten Muna Barat karena melihat gerakan pengurus Pospera Mubar mulai aktif memperkenalkan Ganjar Pranowo di masyarakat.

“Kita optimis bersama Pospera Ganjar Pranowo akan menang di Kabupaten Muna Barat”, imbuhnya. (Roni)