Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsDisrumkim Kota Depok Siap Melakukan Rehabilitasi Posyandu untuk P2WKSS Tahun 2023

Disrumkim Kota Depok Siap Melakukan Rehabilitasi Posyandu untuk P2WKSS Tahun 2023

14/06/2023

114

Disrumkim melakukan survei Posyandu yang akan direnovasi di RW 04 Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari

Depok | suararakyat.net – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok telah merencanakan rehabilitasi posyandu di Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) tahun 2023. Rehabilitasi posyandu ini akan dilakukan di tiga bangunan yang berbeda.

Dadan Rustandi, Kepala Disrumkim Kota Depok, mengungkapkan bahwa dua bangunan akan direnovasi dari bangunan yang sudah ada, sementara satu bangunan lainnya akan dibangun baru.

“Dua bangunan yang akan direnovasi terletak di RW 04 Kelurahan Duren Seribu (Duser), Kecamatan Bojongsari, dan satu bangunan baru akan dibangun di RW 02 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan. Saat ini, sedang dilakukan proses pengadaan barang dan jasa melalui Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kota Depok,” jelasnya, Senin (12/06/23)

Rencananya, total anggaran yang disiapkan untuk rehabilitasi posyandu ini mencapai Rp 400 juta. Rinciannya, Rp 200 juta untuk renovasi dua bangunan di Kelurahan Duser, sementara Rp 200 juta lainnya disiapkan untuk pembangunan satu bangunan baru di Kelurahan Bedahan.

“Dengan asumsi tidak ada kendala, pekerjaan fisik diharapkan dapat dimulai pada minggu ketiga bulan ini. Semoga pelaksanaannya dapat segera dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Wahyu Hidayat, Koordinator Pengembangan Kawasan Permukiman Disrumkim Kota Depok, menambahkan bahwa luas dua bangunan di Duser adalah 30 m2 dan 36 m2. Sedangkan untuk bangunan di Bedahan memiliki luas 50 m2.

“Targetnya adalah selesai pada awal November 2023, karena biasanya penilaian dari provinsi masuk pada minggu ketiga bulan tersebut,” pungkasnya. (Roni)

Previous article

Memilih Hewan Kurban yang Sehat, Berikut Tips dari DKP3 Kota Depok

Next article

Jelang Pensiun, ASN di Aceh Utara Ikuti Seminar Kewirausahaan Digelar Oleh BAS Cabang Lhokseumawe dan PT TASPEN