Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Ikut Seruannya! Besok DPRD Depok Ngarak Ondel-Ondel Bareng Warga

DEPOK | suararakyat.net - Ada yang spesial dari perayaan Lebaran Depok tahun ini! Sejumlah anggota DPRD Kota Depok dijadwalkan turun langsung ke jalan untuk...
HomeNewsDirektur Utama PT Pertamina Angkat Bicara Mengenai Kontroversi Pergantian Pimpinan

Direktur Utama PT Pertamina Angkat Bicara Mengenai Kontroversi Pergantian Pimpinan

Jakarta | suararakyat.net – Pada beberapa waktu belakangan, PT Pertamina (Persero) menjadi sorotan perhatian publik menyusul munculnya rumor mengenai pergantian pucuk pimpinan perusahaan. Isu ini menyinggung kemungkinan pergantian posisi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, oleh Komisaris Utama, Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok. Atas isu tersebut, Nicke Widyawati buka suara dengan mengatakan bahwa pergantian direksi adalah kewenangan pemegang saham, sehingga sebagai Direktur Utama, ia tidak dalam kapasitas untuk membicarakan hal tersebut (Selasa, 25 Juli 2023).

Menteri BUMN Erick Thohir juga menanggapi rumor ini dengan memberikan penjelasan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan mengenai pergantian pimpinan di PT Pertamina. Dia menyatakan bahwa “tour of duty” memang bisa terjadi, namun belum bisa mengkonfirmasi apakah ada keputusan yang telah diambil (Jumat, 21 Juli 2023). Erick juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara klaster-klaster perusahaan BUMN, serta menekankan isu geotermal yang belum tuntas dan harus diatasi oleh Pertamina dan PLN agar dapat mencapai target pembangkitan 2,4 gigawatt.

Sebagai gambaran, model kepemilikan bersama di sektor rumah sakit menjadi contoh yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan yang ada. Melalui pendekatan ini, berbagai perusahaan BUMN dapat berkolaborasi dalam menghadapi permasalahan yang kompleks dengan lebih efisien.

Kendati beredar rumor tentang pergantian pimpinan, Erick Thohir menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebutuhan untuk melakukan pergantian kepemimpinan di PT Pertamina. Keputusan tersebut sepenuhnya tergantung pada pemegang saham dan harus melalui proses yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Mengingat peran strategis PT Pertamina sebagai BUMN di sektor migas, stabilitas dan kontinuitas kepemimpinan adalah hal penting. Kepemimpinan yang kuat dan efektif sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam industri energi, termasuk dalam mencapai target pembangkitan energi terbarukan yang ambisius.

Di sisi lain, transparansi dan keterbukaan dari manajemen perusahaan akan membantu meredam spekulasi dan isu yang beredar di masyarakat. Masyarakat dan pemangku kepentingan perusahaan perlu diberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi perusahaan dan rencana masa depannya.

Dalam menghadapi masa depan, diharapkan PT Pertamina dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar bagi negara dan masyarakat. Sinergi yang kuat antara perusahaan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kemandirian energi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Secara keseluruhan, masa depan PT Pertamina adalah tanggung jawab bersama. Dukungan dan kepercayaan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya pemegang saham, akan sangat menentukan arah perjalanan perusahaan ke depan. Semoga PT Pertamina terus menjadi kebanggaan bangsa dan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan profesionalisme dan integritas tinggi. (In)