Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Ikut Seruannya! Besok DPRD Depok Ngarak Ondel-Ondel Bareng Warga

DEPOK | suararakyat.net - Ada yang spesial dari perayaan Lebaran Depok tahun ini! Sejumlah anggota DPRD Kota Depok dijadwalkan turun langsung ke jalan untuk...
HomeNewsDinkes Telusuri Rumah Sakit Sentosa Bogor dalam Penyelidikan Kasus Pertukaran Bayi

Dinkes Telusuri Rumah Sakit Sentosa Bogor dalam Penyelidikan Kasus Pertukaran Bayi

Bogor | suararakyat.net – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor telah mengambil langkah proaktif dalam mengatasi kasus yang menghebohkan ini. Pada tanggal 15 Agustus 2023, pihak Dinkes turut campur tangan dalam kasus pertukaran bayi yang menimpa Siti Mauliah (37), seorang warga Ciseeng. Dalam upayanya mengungkap kronologi peristiwa ini, Dinkes telah mengunjungi Rumah Sakit Sentosa Bogor yang menjadi tempat terjadinya kejadian kontroversial tersebut.

Dr. Agus Fauzi, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, menjelaskan bagaimana proses pendekatan pihak Dinkes terhadap permasalahan ini. Ia mengatakan bahwa setelah menerima informasi tentang pertukaran bayi tersebut, pihak Dinkes segera berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Sentosa. Kunjungan langsung juga dilakukan oleh Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, yang dengan tegas menginstruksikan upaya penyelesaian permasalahan ini.

Dalam konteks ini, Dr. Agus Fauzi juga menegaskan bahwa pihak Dinkes menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pembina, fasilitator, dan koordinator bagi seluruh rumah sakit di Kabupaten Bogor. Meskipun SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diterapkan oleh rumah sakit tersebut sesuai dengan aturan yang ada, Dinkes tetap berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang SOP persalinan kepada publik guna menghindari terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Pernyataan Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan, juga sangat mendukung upaya penyelesaian kasus ini. Ia menekankan pentingnya tes DNA sebagai solusi konkret dalam menangani kasus pertukaran bayi. Plt Bupati juga menjelaskan bahwa Dinkes memiliki peran signifikan dalam menyelesaikan permasalahan ini dan telah memberikan perintah tegas kepada Kepala Dinkes untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Kejadian ini telah memunculkan keprihatinan yang mendalam di masyarakat. Pertukaran bayi adalah kasus yang sangat sensitif dan memerlukan tindakan yang cermat dan tepat untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan campur tangan dari pihak Dinkes dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan menjadikan pembelajaran berharga bagi sistem kesehatan dalam menghindari insiden serupa di masa depan. (In)