Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Soal SDN Utan Jaya, HBS Desak Pemkot Depok Bertindak Tegas dan Transparan

DEPOK | suararakyat.net - Anggota DPRD Kota Depok H. Bambang Sutopo  (HBS) mengungkapkan rasa simpatinya atas kejadian di SDN Utan Jaya oleh pihak yang...
HomeNewsBNPB Siap Berikan Bantuan Relokasi untuk Atasi Dampak Longsor di Wilayah Empang

BNPB Siap Berikan Bantuan Relokasi untuk Atasi Dampak Longsor di Wilayah Empang

Bogor | suararakyat.net – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Letjen TNI Suharyanto datangi lokasi longsor dan posko pengungsian di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (15/3/2023) malam.

Kedatangan eks Pangdam Brawijaya itu didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Selain melihat lokasi longsoran dari atas rel kereta api Bogor – Sukabumi, Suharyanto juga menengok para pengungsi di aula SMP Negeri 9 Bogor.

“Arahan dari bapak Presiden Joko Widodo, setiap ada bencana daerah sudah menerapkan status tanggap darurat, BNPB langsung turun ke lapangan. Sekarang kami di Bogor Selatan. Tadi malam jam 23.00 WIB terjadi longsor di sini dan ada korban. Bahkan ada empat orang yang masih dalam pencarian,” kata Suharyanto pada awak media usai simbolis penyerahan bantuan kepada para pengungsi.

Sambung Suharyanto, langkah yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lewat koordinasi singkat di lokasi, yakni akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan korban yang hilang sampai ditemukan.”Kemudian ada pengungsi, di tempat pengungsian kita lihat ada beberapa keluarga. Dari keterangan Pak Camat sekitar 80-100 kepala keluarga, ini pun kita jamin kebutuhan dasar hidupnya selama di pengungsian. Tempatnya cukup representatif,” ungkapnya.

Namun demikian, Suharyanto mengaku ada beberapa opsi dalam skema pengungsian. Jika tak tersedia tenda, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menyiapkan hunian susun. Dari pemerintah pusat sendiri, dalam hal ini BNPB, juga akan memberikan dana kontrak perbulan.”Kami sudah sepakat dengan Pak Wakil Wali Kota Bogor, bahwa untuk solusi jangka menengah dan panjang, masyarakat yang ada di daerah bencana, di daerah longsor yang sudah tidak layak, itu akan direlokasi.

Untuk sementara ada 18 KK di situ, dan beberapa KK di tempat longsor sebelumnya belum direlokasi. Ini pun akan direlokasi di daerah Pamoyanan,” sahutnya.

Saat ini, rencana itu masih dalam proses perencanaan dan persiapan. Begitu lahan siap, kemudian BNPB bekerjasama dengan PUPR akan membangun rumah relokasi tersebut, untuk satu keluarga satu rumah.”Masa tanggap darurat ini selama dua minggu, ditetapkan oleh Kota Bogor. BNPB membantu dana operasional dan logistik langsung. Sehingga proses pencarian yang masih tertimbun, termasuk pengurusan pengungsi, evakuasi, segala macam selama tanggap darurat dua minggu ini ditanggung oleh pemerintah pusat melalui BNPB,” jelasnya.

Sementara itu, Dedie A. Rachim, Wakil Wali Kota Bogor, telah memberikan informasi terbaru tentang korban longsor di Kelurahan Empang. Pada Rabu malam, tercatat lima orang korban selamat yang saat ini dirawat di RS.PMI Bogor, di mana tiga dari mereka sudah mendapatkan ruang rawat inap.

Menurut Dedie, kebanyakan korban mengalami trauma psikis karena mereka kehilangan anak-anak mereka, dan semuanya adalah keluarga bersaudara. Salah satunya adalah suami dari keluarga yang masih mencari anaknya yang belum ditemukan. Pihak berwenang berharap untuk melanjutkan pencarian pada hari berikutnya dengan kondisi cuaca yang lebih cerah, sehingga penangkapan dan pencarian korban dapat dilakukan semaksimal mungkin dan empat korban lainnya dapat ditemukan.

Dedie menegaskan bahwa perawatan korban harus dipastikan terpenuhi oleh pemerintah. “Semoga semua korban segera pulih dan semoga tidak ada lagi bencana seperti ini yang terjadi di masa depan,” ujarnya. (AZ)