Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Soal SDN Utan Jaya, HBS Desak Pemkot Depok Bertindak Tegas dan Transparan

DEPOK | suararakyat.net - Anggota DPRD Kota Depok H. Bambang Sutopo  (HBS) mengungkapkan rasa simpatinya atas kejadian di SDN Utan Jaya oleh pihak yang...
HomeNewsApel Konsolidasi Operasi Ketupat Candi 2023: TNI-Polri, Tak Terpisahkan Menurut Pangdam Diponegoro...

Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Candi 2023: TNI-Polri, Tak Terpisahkan Menurut Pangdam Diponegoro dan Polda Jateng

Jakarta | suararakyat.net – Kodam IV/Diponegoro dan Polda Jawa Tengah (Jateng) menggelar Silaturahmi Operasi Ketupat Candi 2023 di Lapangan Parade, Makodam Diponegoro. Dalam pertemuan itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono menekankan pentingnya sinergi dan solidaritas antara TNI dan Polri.

“TNI dan Polri tidak bisa dipisahkan dengan alasan apapun,” kata Widi dalam keterangan Humas Polda Jateng, Senin (8/5/2023).

Widi menegaskan, TNI dan Polri adalah perekat bangsa. Ia menyampaikan TNI-Polri merupakan garda depan NKRI.

Karena itu, lanjutnya, TNI-Polri harus saling mendukung dan bekerjasama. Widi kemudian mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polda Jateng, terutama dalam tugas pengamanan arus mudik lebaran atau Operasi Ketupat Candi 2023.

“Alhamdulillah operasi berjalan lancar, aman, nyaman, dan berkesan,” kata Widi.

Jenderal bintang dua di TNI AD itu mengingatkan pentingnya menjaga kondusifitas daerah, apalagi negara sudah mendekati tahun politik.

“Mari kita menjadi satu dan jangan pernah dipisahkan oleh hal-hal yang buruk, kita harus menjaga komitmen bahwa TNI-Polri adalah satu,” kata Pangdam.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi mengungkapkan rasa bangganya memiliki Kodam Diponegoro. Ia berharap potret sinergi TNI-Polri di Jateng ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

“Polri khususnya Polda Jateng bangga punya saudara Kodam IV/Diponegoro. Karena Jawa Tengah adalah pusat nusantara, seharusnya TNI-Polri bisa menjadi contoh bagi daerah Kodam dan Polda lainnya, jadi mari kita tunjukkan Sinergi ini dimulai dari Kodam IV/Diponegoro dan Polda Jateng ke seluruh Indonesia,” kata Luthfi.

Luthfi juga berharap silaturahmi ini menjadi pengingat bagi setiap insan TNI-Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan negara.

“Semoga hari ini menjadi titik balik bagi kita semua dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Luthfi.

“Saat ini dan ke depan negara dan rakyat menunggu kekompakan TNI-Polri dalam menjalankan tugas berbangsa dan bernegara,” tambah Luthfi.

Silaturahmi juga diisi dengan kegiatan halalbihalal dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Pangdam Diponegoro dan Polda Jateng.(Rz)