Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pakde Bowo Gaungkan Bonsai Sebagai Daya Tarik Wisata Baru Kota Depok

DEPOK | suararakyat.net – Suasana Taman Bonsai K3D di Kota Depok akhir pekan ini begitu hidup. Ratusan pecinta bonsai berkumpul dalam ajang kontes dan...
HomeNewsAnies Baswedan dan Tim 8 Memimpin Koalisi Perubahan Menuju Puncak Kejayaan Pilpres...

Anies Baswedan dan Tim 8 Memimpin Koalisi Perubahan Menuju Puncak Kejayaan Pilpres 2024

Pidie | suararakyat.net – Dalam menghadapi Pemilihan Presiden tahun 2024, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan telah mengambil langkah strategis dengan mengumpulkan dan memimpin rapat bersama Tim 8.

Tim 8 ini terdiri dari perwakilan partai politik seperti Demokrat, Nasdem, PKS, dan juga tim yang mendukung Anies. Rapat tersebut dilakukan di Sekretariat KPP, yang terletak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa hari sebelum Anies berangkat menunaikan ibadah haji pada Selasa, 21 Juni 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Anies dan Tim 8 telah melangkah lebih maju dengan membahas implementasi strategi pemenangan dan taktis pelaksanaan. Mereka tidak lagi membahas Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Anies, karena hal tersebut telah selesai dibahas sebelumnya.

Nama-nama yang diusulkan oleh Partai Koalisi dan masukan dari masyarakat telah dipertimbangkan secara mendalam oleh Tim 8. Satu nama calon Cawapres sudah ditentukan oleh Anies, namun keputusan tersebut akan diumumkan setelah Anies kembali dari ibadah haji, mungkin pada saat momentum yang tepat untuk mendeklarasikan Pasangan Calon Presiden dan Cawapres Koalisi Perubahan.

Sugeng Suparwoto, anggota Tim 8 yang mewakili Partai Nasdem, menyatakan, “Soal pembahasan Cawapres sudah dapat dikatakan selesai. Nama-nama yang diusulkan oleh Partai Koalisi dan masukan masyarakat telah selesai kami kaji secara mendalam. Satu nama sudah dikantong Bacapres Anies, mari kita tunggu siapa tahu sekembali Pak Anies dari ibadah haji akan ditentukan momentum terbaik untuk mendeklarasikan Pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan,” ujarnya.

Selanjutnya, Anies Baswedan menugaskan Tim 8 untuk mempersiapkan langkah-langkah konkret ke depan. Dalam rapat pada Selasa sore hingga malam, Anies menginstruksikan agar Tim 8 terus bergerak maju dan memikirkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Salah satu hal yang harus dilakukan adalah melengkapi Struktur Tim Pemenangan Nasional dan merencanakan kegiatan bersama tiga partai koalisi serta menentukan waktu yang tepat untuk mendeklarasikan pasangan Calon Presiden dan Cawapres.

Sementara itu, Partai Demokrat yang diwakili oleh Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan anggota Tim 8, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan anggota koalisi dan relawan Anies Baswedan.

“Struktur dan Kader Partai Demokrat telah merapatkan barisan bersiap untuk turun bersama dengan para kader Partai Koalisi, dan Relawan Pro Perubahan di seluruh Indonesia. Konsolidasi awal diperlukan untuk persiapan Kegiatan Pemenangan dan Antisipasi Kecurangan.” tegas Teuku Riefky.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Sohibul Iman, arahan yang dipimpin langsung Capres Anies Baswedan merupakan bentuk kepastian bahwa KPP terus melaju.

“Pembahasan rapat ini menandakan tahapan kerja politik Koalisi Perubahan berjalan secara konstruktif dan progresif. Bismillah, Kami siap berlayar menuju kemenangan Pilpres 2024.” tutup anggota Tim 8 perwakilan dari PKS ini.(RM)