Jakarta | suararakyat.net – Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa partai NasDem memiliki koalisi sendiri. Anies memilih untuk fokus menawarkan jalan baru bagi masyarakat Indonesia.
“Fokus kami menyiapkan dan menawarkan kepada masyarakat Indonesia jalan baru yang kami sebut meluruskan jalan dan membawa keadilan. Itu fokus kami, dan kami fokus ke situ,” kata Anies kepada wartawan di kawasan GBK usai mengikuti acara kerelawanan. di Jakarta Pusat pada Minggu (7/5/2023).
Anies mengatakan, publik kerap disuguhi berita para pimpinan parpol saling berdiskusi, namun pembicaraan koalisi mereka adalah tentang apa yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat.
“Dan kami, dalam koalisi untuk perubahan dan persatuan ini, telah berbicara tentang apa yang ingin kami tawarkan kepada masyarakat. Isu-isu seperti kemiskinan dan kesempatan kerja yang terbatas,” katanya.
Oleh karena itu, dia tidak tertarik untuk terlibat dalam percakapan tersebut. Meski diakuinya, jika memang ditanggapi, banyak media yang akan memberitakannya.
“Ini yang harus kita fokuskan, dan itu yang akan terus kita fokuskan. Saya tidak tertarik ikut pembicaraan itu, padahal clickbaitnya cukup menggiurkan sebagai berita,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan dengan partai koalisinya dan membeberkan alasannya.
“Ya enggak diundang,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Jokowi mengatakan, NasDem saat ini memiliki koalisi sendiri, Koalisi Perubahan dan Persatuan, untuk Pilpres 2024. Sedangkan parpol yang diundang ke Istana ingin membangun kerja sama politik bersama.
“Nah, kita harus bicara realita dengan NasDem. Mereka sudah punya koalisi sendiri, dan ini koalisi partai-partai yang berkumpul untuk membangun kerjasama politik dengan yang lain. Mereka harus punya strategi besar untuk ini. Maksud saya, kita seharusnya tidak seperti itu,” katanya.
Menurut Jokowi, hal seperti itu wajar terjadi dalam politik. Ia juga menegaskan bahwa sebagai pejabat politik, ia diperbolehkan untuk membicarakan politik.
“Di politik itu biasa. Biasa. Dan saya pejabat publik juga pejabat politik. Jadi, tentu saja saya bisa bicara politik. Saya juga bisa bicara pelayanan publik. Itu tugas Presiden. Tapi, saat KPU mengambil keputusan, saya,” kata Jokowi sambil memberi isyarat untuk diam.(Rz)
