Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Soal SDN Utan Jaya, HBS Desak Pemkot Depok Bertindak Tegas dan Transparan

DEPOK | suararakyat.net - Anggota DPRD Kota Depok H. Bambang Sutopo  (HBS) mengungkapkan rasa simpatinya atas kejadian di SDN Utan Jaya oleh pihak yang...
HomeDaerahAnggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Anita Lubis Respon Cepat Tanggapi Keluhan Masyarakat 

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Anita Lubis Respon Cepat Tanggapi Keluhan Masyarakat 

Deli Serdang | suararakyat.net – Reses II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang ke IV 2022-2023 menjadi momen yang tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan kepada anggota DPRD.

Hal ini juga yang terjadi saat Ibu Anita Lubis dari Fraksi Demokrat melakukan kunjungan ke Desa Pagar Merbau III Lubuk Pakam beberapa hari lalu.

Keluhan dari masyarakat Desa Pagar Merbau III Dusun Satu langsung ditindaklanjuti oleh Ibu Anita Lubis dan berlanjut ke Jalan Labuhan Deli Perumahan Pemda.

Dalam kunjungan reses tersebut, masyarakat juga meminta bantuan untuk mengatasi banjir di Sungai Bapera di Desa Kelapa Satu Pertumbukan Kecamatan Galang. Permohonan tersebut disambut dengan baik oleh Ibu Anita Lubis dan Dinas PU Deli Serdang melalui UPTD Wil III Dsdabmbk yang segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Aspirasi masyarakat sudah kami tindak lanjuti. Bahkan, rencana normalisasi di sepanjang ruas jalan Syahmad sudah dilakukan sebelumnya dan pekerjaannya dilaksanakan selama dua hari mulai Rabu dan Kamis, 8-9 Maret 2023, “ucap Kepala UPTD Dicky Aphanda Batubara,ST, Jumat (10/03/2023)

lebih cermat di katakannya,Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PU Deli Serdang melalui UPTD Wil III Dsdabmbk memang sudah merupakan bagian dari rencana dan program yang telah direncanakan sebelumnya. Namun, permohonan dari masyarakat melalui reses membuat pekerjaan tersebut lebih dipercepat dan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, tutur Dicky.

“Ibu Wastiana anggota DPRD Deli Serdang Fraksi Demokrat juga ikut serta bersama kami dalam memantau kegiatan tersebut, tambahnya.

Adanya hal itu menunjukkan bahwa anggota DPRD tidak hanya melakukan kunjungan reses untuk menjalin hubungan dengan masyarakat, tetapi juga mengawal tindak lanjut dari aspirasi atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, kunjungan reses oleh Ibu Anita Lubis menjadi momen yang tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan yang dihadapi. Tindak lanjut dari aspirasi tersebut juga menunjukkan bahwa anggota DPRD dapat bertindak cepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. (Taufik Rahman)