Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Soal SDN Utan Jaya, Praktisi Hukum Ini Sebut Gunakan Jalur Hukum

DEPOK | suararakyat.net - Polemik lahan SDN Utan Jaya kian memanas setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan pembongkaran gembok secara paksa demi membuka...
HomeNewsAHY Menerima dengan Hormat Pernyataan Bu Puan tentang Kemungkinan Pasangan dengan Ganjar

AHY Menerima dengan Hormat Pernyataan Bu Puan tentang Kemungkinan Pasangan dengan Ganjar

Jakarta | suararakyat.net – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah memberikan tanggapannya mengenai disebutnya namanya sebagai calon wakil presiden potensial oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. AHY mengungkapkan bahwa ia menghormati pernyataan tersebut.

“Dalam pertemuan ini, jika ditanyakan apakah pertemuan-pertemuan semacam ini menjadi tanda bahwa Partai Demokrat telah atau akan menetapkan posisi secara pasti, begini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa pun yang menyebutkan bahwa AHY dapat diperhitungkan dalam berbagai hal, termasuk sebagai pasangan dengan siapa pun, termasuk yang terakhir adalah Ibu Puan Maharani yang menyampaikan bahwa pasangan saya bisa saja Mas Ganjar Pranowo. Saya menghormati hal tersebut seperti saya menghormati siapa pun yang menunjukkan sikap atau pernyataan,” ujar AHY setelah bertemu dengan relawan Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (7/6/2023).

AHY berpendapat bahwa demokrasi adalah ruang bebas bagi gagasan dan pendapat yang beragam. Ia memahami dinamika politik yang sedang berlangsung saat ini.

“Bagi saya, demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya berbagai gagasan semacam itu. Dan saya sendiri mampu memahami segala sesuatu yang diperdebatkan oleh berbagai entitas politik pada saat ini,” katanya.

Namun demikian, AHY menekankan bahwa partainya terus membangun komunikasi dengan partai politik lain. Ia berbicara tentang demokrasi yang fleksibel tetapi tetap menjunjung tinggi etika politik.

“Kami terus berkomunikasi dengan siapa pun, dengan partai politik mana pun, berinteraksi dengan para tokoh, berjumpa dengan para pemimpin yang kami anggap baik, dengan menjaga ruang komunikasi yang selalu terbuka. Politik di Indonesia memang harus fleksibel. Kita bukan politik yang memecah belah, bukan seperti dua partai utama di Amerika Serikat. Mereka juga saling berkomunikasi,” ujarnya.

“Kami berada dalam sistem multi partai, jadi harus terus membangun komunikasi yang terbuka, fleksibel, tetapi kami tetap memilih untuk menjunjung tinggi etika, nilai, dan prinsip-prinsip komunikasi politik,” tambahnya.

Sebelumnya, Puan Maharani telah mengungkapkan beberapa nama calon wakil presiden potensial untuk Ganjar Pranowo. Nama-nama tersebut antara lain Menko Polhukam Mahfud Md dan AHY.

“Ada banyak nama calon wakil presiden, sekitar sepuluh. Jika boleh saya sebutkan nama-namanya seperti yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk dalam daftar tersebut, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Lalu ada juga Pak AH

Y, Pak, siapa lagi ya? Pak Airlangga, bukan?” kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari Selasa (6/6).

Puan mengatakan bahwa nama-nama tersebut termasuk dalam pertimbangan untuk pasangan calon wakil presiden Ganjar. Ia menjelaskan bahwa setiap nama tersebut memiliki kelebihan masing-masing.

“Nama-nama tersebut termasuk dalam pertimbangan di PDI Perjuangan, dan jika boleh saya sebutkan nama-namanya, semuanya memiliki kelebihan-kelebihan yang akan dipertimbangkan,” ujarnya.

“Issue selanjutnya adalah apakah mereka dapat bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi-misi, cita-cita, dan lain-lain,” tambahnya.(Rz)