Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsWalikota Depok Perubahan Perintahkan ASN Pantau Keluhan Warga di Medsos

Walikota Depok Perubahan Perintahkan ASN Pantau Keluhan Warga di Medsos

22/02/2025

82

Walikota Depok Supian Suri bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menjalani Retret di Magelang.(Foto : Istimewa) — Walikota Depok Supian Suri bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menjalani Retret di Magelang.(Foto: Istimewa)

Depok | suararakyat.net .co.id – Walikota Depok 2025-2030 Supian Suri, memerintahkan ASN untuk memperhatikan Sosial Media (Sosmed). Sebab keluhan warga kini banyak ditumpahkan lewat sosmed, dan minta ASN agar tak baper dalam merespons keluhan itu.

Menurutnya, melalui sosmed, jajaran ASN Pemkot Depok dapat membaca dan melihat keluhan-keluhan masyarakat yang sedang dialami.

“Saya minta PNS-PNS Kota Depok bener-bener mengikuti, membaca, melihat keluhan-keluhan yang juga keluar atau muncul di media-media sosial”, ucap Supian Kamis 21/2/2025.

Walikota Depok usungan partai Gerindra ini juga meminta, agar ASN di lingkungan Pemkot Depok tidak baper menanggapi keluhan masyarakat di sosmed.

“Ini konsekuensi melayani masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat ya kita lihat, apakah fakta di lapangan sesuai apa yang dikeluhkan atau mungkin tadi lebay-lebay saja apa enggak gitu”, ungkapnya.

“Iya, karena kita mau buka ruang pengaduan publik seluas-luasnya lewat manapun, termasuk dari media sosial”, tegasnya.

Menurut rencana, Supian Suri akan berangkat ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti kegiatan retret.

Nantinya, Supian bersama-sama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan kepala daerah Jawa Barat lainnya berangkat ke Magelang bersama-sama pada Jum’at 21/2/2025 pagi.

“Saya ke Bandung dulu, Pak Gubernur minta Bupati, Walikota Jawa Barat berangkat sama-sama beliau”, terang Supian.

Terkait persiapan retret, Walikota Depok Perubahan mengaku, telah rutin melaksanakan olahraga lari hingga tiga kilometer tiap minggunya.

“Ya yang pasti rutin lari, seminggu minimal sekali saya sudah 3 km, mudah-mudahan di sana kuat lah gitu ya”, ungkapnya.

“Terus makan, istirahat cukup, Insyaallah mudah-mudahan nggak ada hambatan lah”, tutupnya.(Arifin)

Previous article

Kepala DPMPTSP Depok: Aspek Strategis Dapat Tingkatkan Pendapatan

Next article

Kasus Penyalahgunaan Dana Desa, Tipikor Satreskrim Polres Lotim : Kasus Desa Aikdewa Masuk Reksus Menunggu LHP