Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsGelar Monitoring Nataru 2024, Ini Pesan Wakil Wali Kota Depok

Gelar Monitoring Nataru 2024, Ini Pesan Wakil Wali Kota Depok

27/12/2023

80

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (IBH) Bersama Forkopimda Menggelar Giat Monitoring Nataru 2024.(Foto : suararakyat.net)

Depok | suararakyat.net – Gelar monitoring malam Natal Tahun Baru 2024 Imam Budi Hartono (IBH) Wakil Wali Kota Depok, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan di dua titik lokasi yaitu : Pos Pengamanan Simpang Juanda dan Gereja Katolik Santo Herkulanus di Jalan Irian Jaya Nomor 1, Kelurahan Depok Jaya, pada Minggu (24/12/23) malam dalam keadaan aman, nyaman, dan kondusif.

Wakil Wali Kota Depok mengatakan, bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Malam Natal di Kota Depok berjalan aman dan tertib. Selain itu, untuk menjamin umat Kristen dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin.

“Pada hari ini kami Forkopimda meninjau masalah keamanan di perayaan Natal baik di Posko maupun di beberapa Gereja tujuannya untuk memastikan rasa aman, tertib dalam melaksanakan ibadahnya bisa sebaik mungkin, malam ini hanya 2 titik yakni : Posko Pengamanan Simpang Juanda dan Gereja Katolik Santo Herkulanus di Jalan Irian Jaya Nomor 1, Kelurahan Depok Jaya”, ucapnya.

“Perayaan Natal dapat menggambarkan kemajemukan di Kota Depok, sebab dapat berlangsung dengan aman dan saling menjaga antar umat beragama. Semua pihak harus saling menghormati ibadah seluruh agama”, tandasnya.

IBH pun berpesan kepada seluruh masyarakat, untuk selalu menjaga kemajemukan dan bisa selalu menghormati setiap ibadah dari semua agama, agar terciptanya kondusifitas pada Nataru tahun ini.

“Semoga kondusifitas pada Nataru 2024 bisa berlangsung dengan lancar dan aman”, ujar Wakil Wali Kota Depok.(Arifin)

Previous article

Sosialisasi di Ratujaya, HMS Sebut Pilih Kandidat Pemimpin yang Berpengalaman

Next article

Tanggapi Kasus Pelanggaran Pemilu 2024, Ini Imbauan Ketua Bawaslu Kota Depok