Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Jejak Emas Andi Tatang Supriyadi, Dari Ruang Sidang ke Panggung Pengabdian

DEPOK | suararakyat.net — Nama Andi Tatang Supriyadi, S.E., S.H., M.H., CPL., CPM., semakin dikenal luas sebagai figur inspiratif di Kota Depok dan sekitarnya....
HomePolitikDebat Cawapres, Kritik Tajam Fahmi Khaidir pada Penggunaan Singkatan Asing

Debat Cawapres, Kritik Tajam Fahmi Khaidir pada Penggunaan Singkatan Asing

Depok | suararakyat.net – Pada Debat Cawapres yang berlangsung di Jakarta Convention Center kemarin, perhatian publik tertuju pada ketiga calon wakil presiden (Cawapres) yang mempresentasikan Visi dan Misi mereka. Salah satunya adalah Caleg PKB DPRD Depok, Fahmi Khaidir.

Dalam sorotan Fahmi Khaidir, debat ini memperlihatkan kecerdasan dan ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan debat presiden sebelumnya.

Salah satu momen menarik adalah ketika Cawapres Paslon 02, Gibran, memberikan pertanyaan kepada Cawapres Paslon 01, Muhaimin Iskandar, menggunakan singkatan SGIE (State of Global Islamic Economic). Fahmi Khaidir mengkritik penggunaan singkatan dalam bahasa asing, terutama karena pengucapannya dalam Bahasa Indonesia dapat menimbulkan kebingungan.

Fahmi berpendapat bahwa istilah atau singkatan dalam bahasa asing sebaiknya disampaikan sesuai ejaan aslinya, bahkan disertai penjelasan panjang agar substansi pertanyaan atau tanggapan dapat dipahami dengan jelas. Dia menegaskan perlunya KPU (Komisi Pemilihan Umum) memberikan pedoman terkait penggunaan singkatan agar debat lebih mudah dipahami oleh publik.

” Seharusnya pertanyaan berupa singkatan bahasa asing disampaikan sesuai bahasa yang menjadi rujukan singkatan tersebut, bahkan bila perlu disampaikan secara jelas kepanjangannya, sehingga dapat dipahami substansi yang ingin disampaikan, ” ujar Fahmi, Sabtu (23/12/2023)

Meskipun terdapat hambatan dalam arti singkatan, Fahmi yakin bahwa publik tetap memahami jawaban yang disampaikan oleh Cawapres Muhaimin Iskandar sesuai dengan substansi pertanyaan yang diajukan.

“Contohnya Kalau pengucapan kata USA dibaca dalam ejaan Indonesia, pasti maknanya akan berbeda dibanding penyampaiannya dalam bahasa asing tersebut, dan sedikit orang yang akan memahaminya, apalagi istilah tersebut tidak begitu familiar di kalangan masyarakat ” jelas Fahmi

Meski demikian, Fahmi menyatakan keyakinannya bahwa debat Cawapres pertama berhasil menyampaikan substansi Visi dan Misi dari setiap pasangan calon.

“Melalui debat ini, masyarakat akan mengetahui Visi dan Misi Paslon kami bila terpilih kelak demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik, “ucapnya.

Menanggapi isu IKN (Ibu Kota Negara), Fahmi menegaskan bahwa posisi partainya bukan hanya sebatas setuju atau tidak, tetapi lebih terfokus pada prioritas yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini. Dia menyoroti kebutuhan akan air bersih, pemerataan pembangunan, dan perbaikan sarana pendidikan sebagai prioritas yang harus diutamakan.

Fahmi menyampaikan bahwa Paslon Anies Muhaimin, bila terpilih, akan membentuk tim untuk melakukan pengkajian lebih dalam terkait IKN dalam 100 hari pertama pemerintahan mereka.

Dia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan untuk menghindari ketimpangan antar kota. Sebagai seorang politisi PKB Depok, Fahmi optimis bahwa debat-debat berikutnya akan menampilkan performa yang lebih baik dari pasangan calon yang diusungnya.

Dalam kesempatan ini, Fahmi pun memohon dukungan dari masyarakat agar mencoblos nomor urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Warga yang berdomisili di Kecamatan Beji, Cinere dan Limo.

Sehingga dirinya dapat mewujudkan pula Perubahan bagi Kota Depok menjadi lebih baik dan lebih nyaman serta sejahtera untuk warganya, melalui Kebijakan dan Peraturan Daerah yang dibentuk dan mengakomodir kepentingan masyarakat menengah kebawah.

“Mohon dukungan dari masyarakat Depok, khususnya wilayah Kecamatan Beji,Cinere dan Limo, Coblos Fahmi Khaidir, nomor urut 4 Partai Kebangkitan Bangsa,” tutupnya. (Edh)