Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsDipanggil Panwaslu, Ketua MUI Tapos Depok Diduga Intervensi Politik

Dipanggil Panwaslu, Ketua MUI Tapos Depok Diduga Intervensi Politik

14/12/2023

120

foto ilustrasi

Depok | suararakyat.net – Ketua MUI Kecamatan Tapos, Kiai Ajeng Fachruddin, baru saja menjalani pelantikan untuk masa jabatan 2023-2028 pada 19 Agustus 2023 di Aula Kecamatan Tapos. Namun, kisah kontroversial segera melibatkannya ketika Panwaslu Tapos memanggilnya setelah menerima laporan melalui WhatsApp yang mengindikasikan upaya intervensi terhadap anggota Bimroh terkait dukungan politik untuk dua Calon Legislator (Caleg).

Laporan tersebut mencakup dugaan intervensi terhadap anggota Bimroh, di mana Kiai Ajeng Fachruddin mengajak mereka untuk berdoa dan memberikan dukungan kepada dua Caleg yang mencalonkan diri di Jawa Barat dan Kota Depok.

“”Assalamualaiku, kepada peserta bimroh Saya H. Ajeng Fachrudin (pansel bimroh) mohon doa dukungan dan pemenangan.beserta keluarga dan murid murid saudara untuk pemenangan bunda ELLY Farida no 4 jabar.dan bunda Hj.Lilis Latifah M.pd no 8 untuk Kota Depok agar program BIMROH bisa di lanjut. semoga yang sudah terima mendapat keberkahan.Aamiin ya robbal,” demikian tulis Kiai Ajeng Fachruddin di grup Bimroh sebagai panitia seleksi.

Meskipun laporan tersebut belum resmi, Panwas Tapos telah memanggil Kiai Ajeng Fachruddin untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Luki dari Panwas menyatakan bahwa upaya penelusuran sedang dilakukan untuk membuktikan laporan tersebut, khususnya terkait muatan politik sara dalam pesan WhatsApp.

“Pihak kami menilai ini cenderung ke arah politik sara dan kami sedang berusaha untuk menetralisir situasi ini,” tegas Luki, Rabu (13/12/2023)

Sebagai informasi, MUI sebelumnya telah mengeluarkan Delapan Butir Taujihat untuk Pemilu yang Jujur, Adil, dan Damai, dengan seruan untuk menjalankan politik berakhlak mulia serta bebas dari politik uang dan kecurangan.

Dalam salah satu Taujihatnya, MUI menyerukan kepada pengurus MUI di semua tingkatan yang terlibat dalam kontestasi politik praktis Pemilu 2024 untuk menjadi teladan dalam menerapkan politik berakhlak mulia, jujur, adil, dan bebas dari politik uang serta usaha aktif mencegah kecurangan politik. (Roni)

Previous article

Pelatihan Produk Lokal Sukmajaya Bantu Ibu-Ibu Raih Penghasilan

Next article

Firli Bahuri Akan Disidang Etik oleh Dewas KPK, Sidang Tertutup