Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pesan Harmoni Ade Firmansyah di Tengah Semarak HUT Bhayangkara

DEPOK | suararakyat.net - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Ade Firmansyah, S.H., memberikan apresiasi mendalam terhadap dedikasi dan pengabdian jajaran Kepolisian...
HomeInternasionalAS Berikan Bantuan Militer Senilai Rp 6 T ke Ukraina Termasuk Drone...

AS Berikan Bantuan Militer Senilai Rp 6 T ke Ukraina Termasuk Drone Mata-mata dalam Paketnya

Washington DC | suararakyat.net – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan bantuan militer sebesar US$ 400 juta (setara dengan Rp 6 triliun) untuk Ukraina. Bantuan ini termasuk beberapa jenis persenjataan, di antaranya adalah drone mata-mata Black Hornet, rudal pertahanan udara, kendaraan lapis baja, amunisi untuk sistem pertahanan udara Patriot dan NASAMS, sistem antipesawat Stinger, serta amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), Rabu (26/7/2023).

Drone mata-mata Black Hornet yang akan dipasok oleh AS diproduksi oleh Teledyne FLIR Defense, bagian dari Teledyne Technologies. Meskipun drone ini sudah digunakan sebelumnya di wilayah Ukraina, kali ini AS akan memasoknya secara langsung, menjadi momen pertama kalinya bagi AS memberikan drone mata-mata langsung ke Ukraina. Namun, jumlah pasti drone yang akan dipasok tidak diungkapkan oleh pemerintah AS.

Paket bantuan ini akan didanai melalui Presidential Drawdown Authority (PDA), yang memberikan wewenang kepada Presiden AS untuk segera mentransfer peralatan dan jasa militer dari pasokan AS tanpa persetujuan Kongres selama dalam keadaan darurat. Peralatan tersebut akan diambil dari pasokan berlebih AS.

Bantuan militer ini merupakan yang ke-43 kalinya disetujui oleh AS untuk Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Total bantuan militer yang telah diberikan oleh AS kepada Ukraina melebihi US$ 43 miliar sejak saat itu.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengomentari pengumuman bantuan ini dengan menyinggung serangan Rusia di pelabuhan-pelabuhan Ukraina dan infrastruktur negara tersebut setelah Moskow keluar dari perjanjian Black Sea Grain Initiative pekan lalu. Ia menekankan bahwa AS dan sekutu serta mitra internasional akan tetap bersatu dengan Ukraina selama dibutuhkan, dan bahwa Rusia dapat mengakhiri perang dengan menarik pasukannya dari Ukraina dan menghentikan serangan terhadap kota-kota dan rakyat Ukraina.

Bantuan militer ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Ukraina dalam mempertahankan diri dan melawan invasi Rusia, serta menjadi simbol dukungan AS dan komunitas internasional terhadap integritas dan kedaulatan Ukraina. Namun, hal ini juga bisa meningkatkan ketegangan dengan Rusia dan mempengaruhi dinamika geopolitik regional. (In)