Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pesan Harmoni Ade Firmansyah di Tengah Semarak HUT Bhayangkara

DEPOK | suararakyat.net - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Ade Firmansyah, S.H., memberikan apresiasi mendalam terhadap dedikasi dan pengabdian jajaran Kepolisian...
HomePolitikPerseteruan Memanas antara PKB dan NasDem Setelah Pernyataan Cak Imin Mengenai Kehadiran...

Perseteruan Memanas antara PKB dan NasDem Setelah Pernyataan Cak Imin Mengenai Kehadiran Surya Paloh di Harlah

Jakarta | suararakyat.net – Perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) kembali mencuat akibat pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, tidak berani menghadiri undangan acara peringatan Hari Ulang Tahun (Harlah) PKB.

Pernyataan kontroversial ini dilontarkan oleh Cak Imin saat ia menyapa satu per satu ketua umum partai yang hadir di acara Harlah PKB. Cak Imin sempat menyapa dengan hangat para tamu kehormatan, termasuk Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang mewakili Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan perwakilan dari Partai Demokrat Amal Ghozali.

Namun, suasana menjadi tegang ketika Cak Imin menyapa perwakilan dari Partai NasDem yang diwakili oleh anggota DPR, Eva Yuliana. Cak Imin secara terang-terangan menanyakan alasan tidak hadirnya Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dalam acara tersebut.

“Yang saya hormati Eva Yuliana mewakili Partai Nasdem. Bang Surya Paloh mana kok nggak berani datang? Padahal kita sangat berharap Bang Surya Paloh datang Mbak Eva,” ujar Cak Imin dalam pidatonya, Minggu (23/7/2023). Ucapan Cak Imin dibalas senyum oleh Eva.

Meskipun pernyataan Cak Imin ditanggapi dengan senyum oleh Eva, namun hal ini menarik perhatian Partai NasDem. Bendum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, langsung memberikan respons atas pernyataan kontroversial tersebut. Ahmad Sahroni menepis klaim bahwa Surya Paloh takut hadir dalam acara tersebut.

“Pak Surya Paloh sudah ada kegiatan lain yang memang waktunya bersamaan, kalau beliau nggak ada kegiatan pastilah datang, Om Imin ada-ada aja bilang nggak berani,” kata Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni saat dihubungi, Senin (24/7).

Sahroni juga menjelaskan bahwa Surya Paloh saat itu berada di Bali dan tengah menghadiri acara keluarga, sehingga tidak bisa menghadiri acara Harlah PKB. Dia menegaskan bahwa pernyataan Cak Imin tidak berdasar dan tidak seharusnya membuat perpecahan antara dua partai.

Perseteruan antara PKB dan NasDem ini tentunya menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pernyataan Cak Imin dan respons dari Partai NasDem. Apakah ini hanya sebuah kesalahpahaman ataukah ada konflik yang lebih dalam di antara keduanya? Masyarakat tentunya berharap agar perbedaan pandangan politik dapat diatasi dengan dialog dan sikap saling menghargai, sehingga persatuan dan kesatuan dalam berdemokrasi tetap terjaga. (In)