back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

โ€• Advertisement โ€•

spot_img

Soal SDN Utan Jaya, HBS Desak Pemkot Depok Bertindak Tegas dan Transparan

DEPOK | suararakyat.net - Anggota DPRD Kota Depok H. Bambang Sutopo ย (HBS) mengungkapkan rasa simpatinya atas kejadian di SDN Utan Jaya oleh pihak yang...
HomeNewsHaji Uma Laporkan Mafia Bimtek Kepada Mentri Keuangan RI

Haji Uma Laporkan Mafia Bimtek Kepada Mentri Keuangan RI

Aceh | suararakyat.net – H. Sudirman alias Haji Uma, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal Aceh, kembali melaporkan oknum yang terlibat penyelewengan dana alokasi Bimbingan Teknis (Bimtek) di dana desa Aceh, Kamis (15/06/2023).

Haji Uma menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan RI yang dihadiri langsung oleh Sri Mulyani di Kantor DPD RI di Senayan.

โ€œBimtek yang dibiayai dana desa telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu di daerah yang menggandeng perusahaan Event Organizer (EO) eksternal. Ini adalah skema mafia, di mana ratusan miliar telah dihamburkan di Bimtek untuk kepentingan oknum tersebut,โ€ ungkap Haji Uma.

Haji Uma menjelaskan, setiap desa wajib mengalokasikan sejumlah dana untuk Bimtek luar kota dan menugaskan perangkat desa untuk mengikuti Bimtek luar kota tersebut. Ketidakikutsertaan akan menimbulkan kerumitan dalam pelaporan dana desa.

Lebih lanjut, Haji Uma juga menyoroti bahwa Bimtek yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan desa di daerah tersebut. Misalnya, Bimtek tentang perencanaan kota untuk perangkat desa di Aceh telah dilakukan sementara desa-desa di Aceh masih sangat tertinggal, sehingga Bimtek ini sama sekali tidak berguna.

Haji Uma mendesak Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa untuk serius menangani masalah ini dan memberantas mafia Bimtek di dana desa dengan memastikan penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut dan segera mengevaluasi situasi di lapangan untuk memastikan dana desa benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rizki M)