Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeDaerahProyek Pemeliharaan Situ Cigangsa Dikritik, Ketua Projo Akan Lapor ke Pusat

Proyek Pemeliharaan Situ Cigangsa Dikritik, Ketua Projo Akan Lapor ke Pusat

Purwakarta | suararakyat.net – Pemeliharaan Situ Cigangsa yang sedang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Citarum (BBWS) pada tahun 2023, dengan anggaran sebesar Rp. 5.919.318.300, saat ini sedang dalam tahap pengerjaan berkala. Pengerjaan proyek ini dilakukan oleh CV. Kalembo Ade Mautama. Namun, proyek ini telah dikritik karena dianggap menghambur-hamburkan uang negara dan terjadi kesalahan dalam pemasangan papan informasi kegiatan.

Dalam papan informasi kegiatan, terdapat kesalahan penempatan di wilayah Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, padahal wilayah tersebut terbagi menjadi dua yaitu sebagian berada di Desa Campakasari dan sebagian lagi di Kelurahan Munjul Jaya. Hal ini menjadi sorotan karena seharusnya pemborong telah memperhatikan batas-batas wilayah Situ Cigangsa sebelum memasang papan informasi. Demikian di katakan Ketua DPC Projo Kabupaten Purwakarta, Asep Burhana.

“Proyek pemeliharaan Situ Cigangsa ini tidak jelas. Pemborong seharusnya memperhatikan batasan wilayah Situ Cigangsa sebelum memasang papan informasi. Jika terdapat dua wilayah yang terlibat, maka papan informasi harus menampilkan batas wilayah tersebut dengan jelas (misalnya Campakasari/Munjuljaya) atau bisa juga memasang dua papan informasi sekaligus,” ujar Asep.

Selain itu, Asep juga menekankan bahwa pemeliharaan Situ Cigangsa harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia berharap bahwa anggaran yang sangat besar ini harus berkontribusi terhadap irigasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, terutama jika wilayah tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Asep juga menyoroti bahwa setelah pemeliharaan, air di Situ Cigangsa harus tersedia dan tidak boleh ada rerumputan yang tumbuh secara berlebihan, sehingga terkesan kumuh.

Dia berharap bahwa pemeliharaan ini akan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, perkebunan, dan persawahan di daerah Purwakarta, sehingga semua orang dapat menikmati perubahan dari kondisi sebelumnya yang kurang baik.

Asep Burhana, sebagai Ketua Projo Purwakarta, mengancam akan melaporkan masalah ini ke pusat jika nilai pengerjaan proyek ini tidak memberikan dampak yang sesuai dengan anggaran yang digunakan. (Che)