Depok | suararakyat.net – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 telah dimulai di Kota Depok dengan resmi. Proses ini menjadi perhatian utama bagi Roy Pangharapan, seorang pemerhati pendidikan dan kesehatan di Kota Depok.
Ia berharap bahwa pemerintah, terutama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, akan menerima dengan baik semua siswa miskin yang mendaftar di sekolah negeri. Tujuan utamanya adalah untuk menghapuskan penolakan terhadap siswa miskin dalam PPDB tahun ini di sekolah negeri.
“Memalukan jika masih ada penolakan siswa miskin oleh sekolah Negeri. Sekolah Negeri itu 100% di subsidi oleh negara, agar subsidi tepat sasaran maka utamakan siswa dari keluarga miskin diterima semua di sekolah Negeri,” tegas Roy Pangharapan, Rabu (07/06/2023)
Roy Pangharapan sangat komitmen dalam memantau proses PPDB ini guna memastikan bahwa tidak ada lagi penolakan terhadap siswa miskin yang berkeinginan untuk bersekolah di sekolah negeri, khususnya di Kota Depok. Dirinya menyadari bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kasus penolakan terhadap siswa miskin di sekolah negeri di Kota Depok sangat memprihatinkan.
Menurutnya, sekolah negeri seharusnya menjadi tempat yang menyambut dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.
“Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah ini,” tandas Roy yang juga sebagai Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendidikan di Kota Depok, khususnya untuk sekolah negeri. Dengan begitu, sekolah-sekolah tersebut dapat memperluas kapasitas mereka dan menyediakan fasilitas yang memadai bagi semua siswa, termasuk yang berasal dari keluarga miskin.
Selain itu, penting juga untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada para guru dan staf sekolah agar mereka dapat mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam menerima siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda.
“Transparansi dan keadilan harus menjadi prinsip utama dalam proses PPDB. Semua calon siswa harus dievaluasi berdasarkan kriteria yang objektif dan tidak ada diskriminasi berdasarkan status ekonomi. Pemerintah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan prosedur PPDB dirancang dengan hati-hati dan secara adil,” pungkas Roy. (Roni)
