Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsDPMPTSP Kota Depok Gelar Bimtek untuk Meningkatkan Kepatuhan Laporan Penanaman Modal

DPMPTSP Kota Depok Gelar Bimtek untuk Meningkatkan Kepatuhan Laporan Penanaman Modal

18/05/2023

123

Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kota Depok Zarkasih saat memberikan sambutan dalam kegiatan Bimtek Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, di Ballroom The Margo Hotel, Rabu (17/05/23)

Depok | suararakyat.net – Dalam upaya untuk mendorong kepatuhan pengusaha terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal.

Acara ini dihadiri oleh 30 perusahaan industri besar di Kota Depok yang memiliki modal di atas Rp 500 juta.

Zarkasih, Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kota Depok, menjelaskan bahwa Bimtek ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap LKPM, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengusaha dalam melaporkan kegiatan mereka. Hal ini dikarenakan sejak Juni 2022, izin usaha telah berbasis risiko melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

“Sejak penerapan sistem OSS-RBA, banyak pengusaha yang masih bingung dan belum melaporkan jenis dan hasil usaha mereka. Dengan adanya Bimtek ini, kami berharap dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dengan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya,” ungkap Zarkasih setelah acara Bimtek Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang diadakan di Ballroom The Margo Hotel pada hari Rabu, 17 Mei 2023.

Zarkasih juga menjelaskan bahwa DPMPTSP secara rutin melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di Kota Depok. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap LKPM guna meningkatkan realisasi nilai investasi di Kota Depok.

“Setiap perusahaan diwajibkan melaporkan kegiatan usahanya setiap tiga bulan. Baik perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi maupun tahap produksi, semua kegiatan dan nilai investasi dilaporkan,” jelasnya.

“Dengan melaporkan kegiatan mereka, kami berharap dapat meningkatkan nilai investasi di Kota Depok dan mencapai target yang telah ditetapkan,” tambahnya. (Roni)

Previous article

Supian Suri dan Nina Suzana ‘Nyedengin Baju’ di Lebaran Depok

Next article

Pendamping WUB Membangkitkan Semangat Kemajuan UMKM di Depok