Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Saat Politisi Bicara Literasi: Buku Baru H. Bambang Sutopo Jawab Krisis Baca Siswa

DEPOK | suararakyat.net - Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Bambang Sutopo (HBS), membuat gebrakan dengan meluncurkan buku...
HomeHukumMAKI Minta Dewan Pengawas KPK Telusuri Histori Komunikasi dalam Penyelidikan Kebocoran Dokumen

MAKI Minta Dewan Pengawas KPK Telusuri Histori Komunikasi dalam Penyelidikan Kebocoran Dokumen

Jakarta | suararakyat.net – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah meminta Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri riwayat komunikasi guna mengusut dugaan kebocoran dokumen penyidikan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemeriksaan riwayat komunikasi dianggap penting.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai dugaan pembocoran dokumen penyidikan korupsi di Kementerian ESDM dilakukan oleh tim internal KPK. Dia meragukan dokumen itu dibocorkan oleh pihak luar.

“Karena ini yang jelas pasti bocor dari dalam, nggak mungkin orang luar bisa membocorkan”, tegas Boyamin kepada wartawan, Rabu (10/5/2023).

Menurut Boyamin, Dewa KPK harus mengusut tim IT KPK. Ia yakin kesaksian dari tim IT KPK akan menjelaskan penyidikan kebocoran dokumen.

“Semua pembicaraan yang diduga terkait itu kemudian dilacak lagi dari pembicaraan, komunikasi IT dari siapapun yang ada di dalam KPK yang patut dicurigai. Jadi Dewas bisa memanggil tim informasi teknologi yang biasa nyadap-nyadap itu untuk melacak dugaan komunikasi yang diduga sebagai pelaku”, terangnya.

Boyamin mengatakan, riwayat komunikasi tim IT KPK akan menjadi petunjuk penting bagi Dewas KPK untuk mengidentifikasi pihak internal yang diduga pembocor dokumen penyidikan. Dia mengatakan, upaya mengusut kebocoran dokumen akan sia-sia jika riwayat komunikasi tidak ditelaah.

“Jadi kalau itu dilakukan betul saya yakin akan ketemu. Tapi kalau Dewan Pengawas tidak mendalami itu maka akan dapat pepesan kosong”, tandasnya.

“Saya terus terang aja kalau Dewan Pengawas tidak sampai mendalami komunikasi dan pertemuan berdasarkan hasil IT dari tim KPK atau penyadapan-penyadapan ya berarti memang Dewan Pengawas tidak ingin kerja.Tapi kalau memang mau kerja ya itu tadi memanggil IT-nya KPK untuk mendalami alur komunikasi atau pertemuan-pertemuan”, ungkap Boyamin.

Proses penyidikan dugaan pembocoran dokumen saat ini sedang dilakukan di Dewas KPK. Salah satu responden dalam laporan tersebut adalah Ketua KPK Firli Bahuri.

Pekan ini, Dewas KPK telah memeriksa tim investigasi dan penyidikan KPK. Brigjen Endar Priantoro, salah satu pelapor, juga diperiksa Dewas KPK, Selasa (9/5).(Arf)