Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeTeknologiSemarang Luncurkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di HUT ke-476

Semarang Luncurkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di HUT ke-476

05/05/2023

159

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

Semarang | suararakyat.net – Kota Semarang merayakan hari jadinya yang ke-476 dengan meluncurkan dan meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di area Balaikota Semarang. SPKLU ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Semarang dan PT. PLN (Persero), yang dibangun oleh PLN di atas lahan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengungkapkan bahwa kehadiran SPKLU merupakan bentuk dukungan Pemerintah Pusat untuk mempercepat transisi kendaraan listrik di Kota Semarang. Pihaknya juga menyatakan dukungannya untuk arahan Presiden Jokowi agar pada tahun 2060 Indonesia harus zero emisi.

“Apa yang sudah menjadi program pemerintah pusat, kami akan mendukung. Saya juga sampaikan ini PLN tidak sewa lahan, ini sama-sama plat merahnya sehingga ini salah satu dukungan pemerintah kota Semarang,” ujar Walikota semarang yang akrab di sapa mbak Ita, kamis (04/05/2023)

Wali kota Semarang berharap SPKLU ini dapat memberikan manfaat bagi warga dan pemilik kendaraan listrik. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga akan menganggarkan pengadaan kendaraan listrik untuk operasional pelayanan publik. Dengan begitu, SPKLU akan memiliki fungsi yang lebih optimal.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, A. Bargowo Wahyu Jatmiko mengungkapkan bahwa teknologi SPKLU yang berada di area Balaikota ini merupakan teknologi terbaru dengan kapasitas 200kva yang paling cepat dan paling bagus untuk saat ini. Dalam jenis ultrafast ini, 1 mobil memerlukan waktu 30 menit agar full.

Selain peluncuran SPKLU, acara tersebut juga diisi dengan penyerahan hibah 7 unit motor listrik dari Uwinfly ke jajaran Forkopimda Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang serius dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik dan mempercepat transisi menuju nol emisi. Semoga inisiatif ini dapat ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (DN)

Previous article

Pablo Benua Ungkap Kondisi Narkoba di Rutan Cipinang dan Penyelundupannya di Balik Jeruji Besi

Next article

Bawaslu Semarang Temukan Ratusan Pemilih Ganda Masih Terdaftar dalam DPS