Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Qori Hatmalina: Kurban sebagai Wujud Iman dan Kepedulian Sosial

DEPOK | suararakyat.net - Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Qori Hatmalina , melaksanakan...
HomeNewsMenurut Ahli Hukum: Pentingnya Keterkaitan Ideologi antara Partai Pengusung dan Calon Presiden...

Menurut Ahli Hukum: Pentingnya Keterkaitan Ideologi antara Partai Pengusung dan Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden

Bali | suararakyat.net – Sebagai seorang ahli hukum tata negara, Dr. Jimmy Usfunan dari Universitas Udayana, Bali, mengemukakan bahwa ada kebutuhan untuk adanya keterkaitan ideologi antara partai politik yang mengusung dan calon presiden dalam pemilihan presiden 2024-2029. Pernyataan tersebut dilontarkan sebagai respons terhadap wacana mengenai ide koalisi besar pasca-pertemuan lima ketua umum partai politik dengan Presiden Jokowi, Selasa (4/4/2023).

Jimmy menjelaskan bahwa penentuan calon presiden dan calon wakil presiden tidaklah ditentukan oleh koalisi, melainkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan. Namun demikian, adanya relasi ideologis antara partai politik yang mengusung dan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan sangat penting dalam proses pemilihan tersebut.

Menurut Jimmy, pembentukan koalisi dalam pemilihan presiden sangatlah penting untuk memenangkan pemilihan tersebut. Namun, Jimmy juga menekankan bahwa setelah calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai pengusung dan partai pendukung, maka ada potensi untuk munculnya ancaman terhadap konsep “zaken kabinet”.

Konsep “zaken kabinet” berasal dari sejarah ketatanegaraan Belanda dan menitikberatkan pada komposisi kabinet yang terdiri dari kalangan profesional agar fokus pada program kerja yang ditargetkan dan mampu mencari solusi terhadap masalah-masalah pemerintahan yang fundamental.

Menurut Jimmy, konsep “zaken kabinet” menjadi ancaman ketika terjadi pembentukan koalisi besar yang melibatkan banyak partai politik, sehingga menghasilkan kompromi yang rumit dalam pengambilan keputusan. Hal ini bisa mengancam keberlangsungan program kerja yang ditargetkan dan berpotensi merusak hubungan antara pemerintah dan parlemen.

Jimmy juga menyoroti visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memetakan masalah-masalah pemerintahan yang mendasar, seperti kualitas manusia, perekonomian, pembangunan yang merata, dan lingkungan hidup. Selain itu, budaya berbasis Pancasila, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pemerintah yang bersih, serta sinergisitas pemerintahan pusat dan daerah juga menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kesimpulannya, Jimmy menekankan pentingnya adanya keterkaitan ideologi antara partai politik yang mengusung dan calon presiden dalam pemilihan presiden 2024-2029. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga konsep “zaken kabinet” agar program kerja pemerintah dapat terlaksana dengan baik.(Rz)