Jakarta | suararakyat.net – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengajak para pakar dan orang-orang terpelajar untuk meneladani kenegarawanan para Founding Fathers Indonesia. Ia mengatakan, tugas MPR adalah menyampaikan contoh tersebut melalui sosialisasi Empat Pilar MPR, termasuk kepada Ikatan Doktor Ilmu Manajemen (IKADIM) Universitas Negeri Jakarta.
Hidayat menyamakan sosialisasi itu dengan IKADIM untuk tidak menggarami laut atau mengajari ikan berenang. Melainkan bertujuan untuk menyegarkan ingatan dan memperkokoh komitmen terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, dasar dan ideologi negara, serta konstitusi untuk melanjutkan keteladanan kepemimpinan para Founding Fathers and Mothers.
Dikatakannya, hari ini, Jumat 9 Ramadhan 1444 H merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Indonesia. 78 tahun yang lalu, hari ini adalah hari proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan karena tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat, 9 Ramadhan 1364 H.
“Artinya, kemungkinan hari ini kita juga merayakan HUT RI ke-80 tahun Hijriyah. Dan kita patut mensyukuri anugerah kemerdekaan yang Allah limpahkan kepada kita, sambil terus introspeksi diri atas apa yang telah kita capai dan apa yang kita syukuri selama ini,” kata Hidayat dalam keterangannya, Jumat (31/3/2023).
Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR dan Bedah Buku ‘Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam’ oleh Ikatan Doktor Ilmu Manajemen, Hidayat menyatakan bahwa dua sistem penanggalan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah bukti kebhinekaan negeri ini. Itulah Bhinneka Tunggal Ika yang telah ada sejak lama, bahkan sebelum lahirnya Indonesia merdeka.
“Kompromi terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia telah disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Namun, pada tanggal 17 Agustus sore itu muncul berbagai aspirasi dan keberatan. Menariknya, keberatan tersebut tidak memecah belah bangsa. ,” jelas Hidayat.
“Berbeda dengan realita saat ini, di mana perbedaan memunculkan istilah-istilah seperti ‘kadrun’, ‘kampret’, dan sebagainya. Padahal para Bapak dan Ibu Bangsa telah memberikan teladan dalam menyikapi perbedaan dan mampu membuat solusi dan kompromi untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” imbuhnya.
Selanjutnya, pidato tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei – 1 Juni 1945 melahirkan dua poros ideologi besar, yaitu nasionalisme dan agama Islam. Anggota Komisi VIII DPR RI itu menambahkan, kedua sumbu tersebut tidak terpecah dan terpisah, melainkan berusaha mencari kompromi untuk mewujudkan kesatuan dalam keberagaman.
Selanjutnya dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang. Pada 1 Juni, usai menyampaikan pidato Pancasila, panitia delapan diubah menjadi panitia sembilan untuk menampung semua golongan. Ada empat anggota poros ideologi nasionalis: Soekarno, Hatta, Moh. Yamin, dan A. Soebardjo, serta salah satu anggota kelompok nasionalis Kristen, AA. Maramis,” jelasnya.
“Kemudian dilantik empat orang dari kelompok nasionalis Islam, terdiri dari dua ormas Islam, KH. Wahid Hasyim (NU) dan KH Kahar Muzakir (Muhammadiyah), serta dua dari partai Islam H. Abikoesno Tjokrosoejoso dan H. Agus Salim. . Panitia sembilan menghasilkan kompromi tentang Pancasila pada 22 Juni yang dikenal dengan Piagam Jakarta,” imbuhnya.(Rz)
 Universitas Negeri Jakarta.){kind=link}