Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsBRI Resmi Terkoneksi SIPD Kementerian Dalam Negeri

BRI Resmi Terkoneksi SIPD Kementerian Dalam Negeri

22/03/2023

160

Sarasehan Nasional Keuangan Daerah & Penghargaan APBD Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta pada Kamis, 16 Maret 2023..(Foto : Istimewa)

Jakarta | suararakyat.net – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk resmi terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Peluncuran kerjasama ini dilaksanakan dalam acara Sarasehan Nasional Keuangan Daerah & Penghargaan APBD Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta pada Kamis, 16 Maret 2023.

Peluncuran secara simbolis dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, dan Direktur Kelembagaan & Usaha Besar BRI, Agus Noorsanto. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Pengembangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, serta Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris, Kepala BPKAD, dan Kepala BAPENDA dari seluruh Indonesia.

Agus Noorsanto menyatakan kerjasama ini merupakan bentuk kemitraan untuk mendukung digitalisasi keuangan. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan transaksi keuangan, khususnya bagi pemerintah daerah yang menggunakan SIPD untuk melakukan transaksi belanja daerahnya.

“BRI mendukung penuh transformasi keuangan daerah, termasuk SIPD. Aplikasi ini merupakan inovasi Kemendagri untuk digitalisasi keuangan daerah”, ucapnya.

Dengan terkoneksinya BRI ke SIPD, Pemda yang RKUD-nya dikelola oleh BRI dapat terintegrasi dengan SIPD. Pemda yang dapat diintegrasikan dengan SIPD adalah yang sudah menggunakan modul akuntansi SIPD.

Ia optimistis hal ini akan bermanfaat bagi pemerintah daerah, karena mereka dapat menikmati layanan digital dari BRI dan juga mematuhi aturan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, proses penggajian ASN juga dapat dilayani melalui SIPD.

SIPD sendiri merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan transaksi belanja daerahnya. Dalam hal ini, BRI bekerjasama untuk membantu layanan perbankan.(Nawi)

Previous article

Kisah Kiai di Riau yang Memanfaatkan Ilmu Penyembuhan sebagai Modus Cabuli Santriwati

Next article

PN Depok Siap Menyambut Bulan Suci Ramadhan Dengan Kegiatan Tausiah dan Pemberian Santunan Kepada Anak-Anak Yatim