Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pakde Bowo Gaungkan Bonsai Sebagai Daya Tarik Wisata Baru Kota Depok

DEPOK | suararakyat.net – Suasana Taman Bonsai K3D di Kota Depok akhir pekan ini begitu hidup. Ratusan pecinta bonsai berkumpul dalam ajang kontes dan...
HomeInternasionalMinta Sikap Tegas dari Pemerintah, Wakil Ketua MPR RI Tolak Kehadiran Timnas...

Minta Sikap Tegas dari Pemerintah, Wakil Ketua MPR RI Tolak Kehadiran Timnas Sepak Bola Israel di Indonesia

Jakarta | suararakyat.net – Syarief Hasan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI), meminta pemerintah bersikap tegas terhadap rencana keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20. Pasalnya, penolakan rencana kedatangan tim sepak bola Israel telah disuarakan berbagai organisasi keagamaan dan kepemudaan.

Menurut Syarief Hasan, penolakan rencana tim sepak bola Israel oleh berbagai kelompok masyarakat itu bisa dimaklumi. Hal ini karena Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dan dianggap sebagai masalah tersendiri. Hal itu disampaikan Syarief Hasan saat berkunjung ke Yogyakarta, Sabtu 18/3/2023.

“Pemerintah harus mengambil sikap tegas menanggapi rencana kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Jangan sampai isu ini meluas. Apalagi penolakan masyarakat terhadap rencana kedatangan timnas Israel semakin hari semakin meningkat. hari ini”, ucap Syarief Hasan dalam keterangannya, Minggu 19/3/2023.

Lebih lanjut Syarief mengingatkan, rencana kehadiran Timnas Israel harus dipertimbangkan matang – matang. Hal ini karena olahraga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hubungan diplomatik. Karena itu, pemerintah harus mengambil sikap tegas. Apalagi sampai saat ini Indonesia tidak mengakui keberadaan Israel.

“Pemerintah harus konsisten dengan sikap yang selama ini dipegangnya. Yakni terhadap isu perdamaian dan kemerdekaan di muka bumi. Jangan sampai kita menentang penjajahan Israel di Palestina di satu sisi, tapi terimalah kedatangan Timnas Israel bersaing di Indonesia”, tandas Syarief Hasan.

Menurut Syarief Hasan, sejak dulu konstitusi Indonesia secara konsisten menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina. Dia percaya bahwa dukungan ini tidak akan berkurang sampai kemerdekaan Palestina terwujud sepenuhnya.

“Kami juga menerima konsekuensi bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki hubungan dengan Israel dalam hal apapun. Oleh karena itu, kami juga tidak memiliki kewajiban untuk mengakomodir mereka. Jadi sekali lagi, pemerintah harus tegas”, ujar Syarief Hasan, seorang Guru Besar Bidang Manajemen Strategis Koperasi dan UMKM Universitas Negeri Makassar.(Arf)