Surabaya | suararakyat.net – Menyikapi seringnya terjadi kecelakaan di Perlintasan jalur Kereta Api, jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sectoral di Gedung Negara Grahadi pada Rabu 4/1/2023.
Direktorat Lalulintas Polda Jatim mencatat, sepanjang tahun 2022, ada 175 kasus kecelakaan yang terjadi di jalur Perlintasan Kereta Api dibeberapa wilayah hukum Polda Jatim, dan menyebabkan 105 orang dilaporkan tewas.
Hal tersebut disampaikan Irjen Pol Dr. Toni Harmanto,MH Kapolda Jatim, saat menghadiri Rakor yang digelar bersama Gubernur Jawa Timur, Bupati, Walikota dan pihak PT KAI serta pihak terkait.
“Data Ditlantas Polda Jatim mencatat, dari 1.082 titik jalur Perlintasan Kereta Api di Jawa Timur, ada sebanyak 734 titik jalur Perlintasan Kereta Api (KA) tidak berpalang pintu, dan Perlintasan kereta api tanpa palang pintu ini juga menjadi potensi besar terjadinya kecelakaan”, ujar Irjen Toni.
Kapolda Jatim menyebut, jumlah kasus pada 2022 meningkat 21,5 persen, dibanding 2021 yang tercatat ada 144 kasus. Sementara untuk jumlah kematiannya meningkat tajam, sebesar 89,6 persen dibanding 2021 yang tercatat sebanyak 77 orang meninggal dunia.
Irjen Toni menerangkan, bahwa kejadian Lakalantas di jalur Perlintasan Kereta Api bisa jadi karena kelalaian Penjaga Palang Pintu Kereta Api, dan bisa juga, karena kelalaian pengendara bermotor saat melintas perlintasan KA apa lagi perlintasan yang tidak berpalang pintu.
“Jumlah ini bisa terus meningkat, jika tidak segera dicegah, karena Perlintasan Kereta Api tak berpalang pintu bisa menjadi mesin pembunuh ketiga, setelah penyakit jantung dan ISPA”, pungkas Kapolda Jatim didampingi Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Taslim Chairudin.
Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur, mengajak semua pihak yang terkait pada persoalan perlintasan Kereta Api, untuk bisa melakukan pemantauan secara detail pada titik-titik palang pintu perlintasan.
“Bapak Kapolda Jatim mengingatkan kita semua untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan maksimal kepada masyarakat”, ucap Khofifah.
“Pemprov juga berupaya membuat Palang Pintu. Kewenangan Pemprov hanya ada sebanyak 19 perlintasan. Saat ini, sebanyak 18 perlintasan dipastikan telah berpalang pintu. Satu sedang berproses, itu di Banyuwangi. InsyaAllah segera selesai”, ungkap Khofifah.
Gubernur Jatim juga meminta kepada para Bupati, Walikota dan Kapolres beserta para jajarannya, untuk proaktif dalam membuat rambu-rambu maupun spanduk imbauan di sekitar perlintasan tak berpalang pintu, sambil menunggu nota kesepakatan untuk merealisasikan Palang Pintu di seluruh perlintasan Kereta Api di Jatim.
“Bersama-sama mari kita niatkan, Rakor ini berbagai upaya memberikan perlindungan terbaik untuk masyarakat Jawa Timur”, pungkas Khofifah.(Wahyu)
