Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pesan Harmoni Ade Firmansyah di Tengah Semarak HUT Bhayangkara

DEPOK | suararakyat.net - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Ade Firmansyah, S.H., memberikan apresiasi mendalam terhadap dedikasi dan pengabdian jajaran Kepolisian...
HomeNewsPemkot Depok Prioritaskan ini di RKPD 2024

Pemkot Depok Prioritaskan ini di RKPD 2024

Depok | suararakyat.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Hal itu di lakukan guna melakukan penyusunan prioritas pembangunan di tahun anggaran 2024 mendatang.

Dalam ‘Kick Off Meeting’ penyusunan pembangunan 2024, Walikota Depok Muhammad Idris menyampaikan, bahwa RKPD Kota Depok tahun 2024, akan menitikberatkan pada upaya peningkatan dan pelayanan dasar masyarakat.

“Peningkatan pelayanan dasar yang dimaksud nanti, terkait dengan masalah infrastruktur misalnya : dengan merenovasi atau membangun kantor Pemerintah di tingkat Kelurahan. Kita tingkatkan sebagai tempat media pelayanan”, ujar Idris di Ruang Teratai Lantai 1 Balai Kota Depok, Rabu 21/12/22.

Selain Kantor Kelurahan, lanjut Idris, pembangunan Gedung Posyandu juga menjadi fokus Pemerintah di tahun 2024. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat.

“Untuk Posyandu, kalau sekarang hanya pembebasan lahan, hibah, segala macam, makanya nanti kita arahkan Posyandu punya Gedung sendiri agar bisa beroperasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan”, tuturnya.

Dalam RKPD 2024 mendatang, Idris juga memprioritaskan seluruh aspirasi pembangunan dari ‘Forum Anak Kota Depok’, yang telah dihasilkan lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak.

Menurutnya, anak merupakan generasi penerus pemimpin-pemimpin bangsa, karena nantinya mereka (anak-red) yang akan menikmati dan merasakan keberadaan mereka saat berada di era Indonesia Emas di 2045, dan menjadi keberhasilan dalam mengatasi bonus demografi.

“Jadi tolong diprioritaskan program-program mereka, baik fisik maupun nonfisik, kalau bisa seratus persen”, tandasnya.

Idris pun meminta kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, agar menyediakan kuota 30 persen bagi para anak muda untuk mengikuti program Wirausaha Baru (WUB).

“Program Wirausaha Baru atau WUB sudah ada, yang 30 persen saya minta untuk warga usia muda”, pungkas Idris.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana menjelaskan, bahwa penyusunan RKPD tersebut, mengacu pada visi Kota Depok, yakni : Maju, Berbudaya dan Sejahtera. Serta janji Walikota dan Wakil Walikota Depok, serta beberapa program pemerintah pusat dan Provinsi.

Lebih cermat dikatakanya, dalam penyusunan RKPD 2024 yang bertema ‘Memantapkan Kehidupan Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera, Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar dmDengan Fokus Pada Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi’ tersebut, pihaknya sudah melalui beberapa tahapan pra penyusunan yaitu : membahas isu strategis yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui penjaringan kegiatan Kongko Pembangunan.

Dimana, masing-masing tahapan tersebut membahas isu terkait bidang infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerintahan, serta pembangunan manusia.

“Ada beberapa rencana pembangunan tematik yang akan dilaksanakan di tahun 2024, diantaranya : fokus menyelesaikan Margonda Raya, Jalan Akses UI Kompol M. Yasin, Jalan Raya Cinere, Jalan Kartini, Jalan di Grand Depok City, dan beberapa jalan untuk membuka jalur alternatif di Kota Depok”, pungkasnya.(Emy)